Baca tanpa iklan
Anies Baswedan: "Belanja ATK dari Rp 349 Miliar jadi Rp 1,6 Triliun, Ini Mempermalukan Diri Sendiri"
TRIBUNJAMBI.COM-Anies Baswedan sudah menggelar rapat terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai APBD 2020, pada Rabu, 23 Oktober 2019.
Acara rapat Anies Baswedan dan jajarannya ini direkam dan diunggah Selasa (29/10/2019) di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.
Sebelum video diunggah, perbincangan soal anggaran Disdik DKI capai miliaran itu pertama kali ramai dihembuskan melalui media sosial.
• Hasil Piala Liga Inggris, Manchester United Tekuk Lutut Chelsea, Skor 2-1, Highlight Pertandingan
Salah satu anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengunggah temuan ganjil tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.
Fraksi PSI DKI Jakarta ini menemukan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.
Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pembelian bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.
• Selain Anggaran Lem Aibon Rp 88 Miliar, Untuk Bolpoin, Komputer, Server Lebih Fantastis Lagi, Segini
Hal tersebut karena website apbd.jakarta.go.id kini tidak dapat diakses oleh publik untuk mencari anggaran tahun 2020.
Bahkan, William menyinggung agar DPRD ini jangan jadi tukang stempel Gubernur.
“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.
Di lain pihak, ada yang menyebut temuan itu adalah disinformasi belaka.
Hal tersebut karena Anies Baswedan sendiri murka melihat anggaran yang tidak wajar.