Selain Anggaran Lem Aibon Rp 88 Miliar, Untuk Bolpoin, Komputer, Server Lebih Fantastis Lagi, Segini

Selain Anggaran Lem Aibon Rp 88 Miliar, Untuk Bolpoin, Komputer dan Server Lebih Fantastis Lagi, Segini

TRIBUNJAMBI.COM - Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana, pun menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk anggaran lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

• Anggaran Lem Aibon Rp 82 M Disoroti, Anies Baswedan Sebut Orang Baru Manggung, Cari Perhatian

• Nadiem Makarim Tak Layak Mendikbud? Effendi Ghazali Ungkap Fakta Alasan Jokowi Memilih Ex CEO GoJek

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.

Sebab, Pemrov tak membuka secara gamblang detail dalam setiap kegiatan yang dianggarkan.

“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

• Jamila Meronta-ronta Dililit Ular Piton 6 Meter, Suami Ambil Kapak, Tebas Berkali-kali, yang Terjadi

William juga menduga Gubernur Anies tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.

Padahal, seharusnya Anies menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William.

Ia juga mengkritisi website apbd.jakarta.go.id yang sudah tidak dapat diakses publik untuk mencari anggaran tahun 2020.