Baca tanpa iklan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari yang juga hadir dalam FGD ini mengatakan, upaya yang dilakukan ini merupakan bukti hadirnya pemerintah dalam proses penyelesaian konflik.
"Diperlukan juga kerja sama di tingkat tapak untuk mengetahui kendala riil yang ada di lapangan dengan melibatkan Pemda, KPH, perusahaan, LSM dan masyarakat,” kata Ahmad.
Selain membahas mengenai upaya resolusi konflik FGD ini juga menjadi salah satu media Pemerintah untuk mengkomunikasikan upaya perluasan akses masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai opsi penyelesaian konflik.
Adapun salah satu sumber obyek reforma agraria dalam kawasan hutan negara yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA, tidak dapat diterapkan di area izin HTI yang masih aktif seperti di PT LAJ dan PT WW. (pwr)