Baca tanpa iklan
Ketua Bidang Hukum DPP Gempar, Petrus Sihombing.
"Jika gugatan ketidakadilan dalam Pilpres yang dilaksanakan di Indonesia yang notabene Indonesia sebagai negara yang merdeka serta memiliki elemen kedaulatan sesuai Konvensi Montevideo 1933 maka hanya Pemerintah Indonesia sebagai personalitas hukum yang tepat untuk mengajukan gugatan secara internasional itu," kata Petrus melalui keterangannya, Sabtu (29/6/2019).
"Hal ini didasari Pasal 7 (1) pada Charter of the United Nations dan Pasal 92-96 Statute of the International Court of Justice sehingga Pihak dapat mengajukan gugatan sesuai Legal Standing sebagai Negara yang merdeka adalah Pemerintah Indonesia itu sendiri yang diwakili oleh kementrian luar negeri atau kementrian terkait yang berkepentingan untuk itu," sambungnya.
Selanjutnya, ia memaparkan dalam Pasal 34 statuta ICJ menyatakan "Only states may be parties in cases before the Court."
Lantas Individu ataupun Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat di Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag.
"Dengan demikian jika Paslon 02 hendak mengajukan gugatan ke peradilan Internasional maka akan sia-sia saja dan langkah hukum akan terhenti pada Legal standing dan legal substance yang menyangkut materi hukum acara internasional," pungkasnya.
Putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 telah dibacakan di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019).
Meski MK telah membacakan putusan, Koordinator lapangan Aksi Kawal MK, Abdullah Hehamahua, bakal melaporkan sistem IT KPU ke Peradilan Internasional
Menurut Abdullah, Peradilan Internasional dapat melakukan audit terhadap IT KPU yang dinilainya terdapat l kecurangan.
"Ya mereka bisa melakukan audit forensik terhadap IT di KPU bagaimana ada kecurangan," ujar Abdullah di Jln Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).