Baca tanpa iklan
Tetapi KPU dan tim pengacara Paslon 01 berpendapat bahwa KH Maruf Amin tidak perlu mundur dari jabatan di BNI Syariah dan BSM.
Alasan mereka, BNI Syariah dan BSM bukan lah BUMN, tetapi perusahaan yang didirikan oleh 2 BUMN, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI.
Artinya modal BNI Syariah dan BSM tidak langsung berasal dari uang negara/pemerintah, melainkan bersumber dari dua BUMN tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempunyai pendapat terhadap posisi KH Maruf Amin.
Dalam dialog di TV One bersama pengacara Paslon 01 dan Paslon 02, Refly Harun berpendapat bahwa MK pernah membuat sebuah keputusan bahwa keuangan BUMN adalah keuangnan negara.
Di samping itu, MK juga pernah mendiskualifikasi peserta Pilkada di Bengkulu Selatan karena dianggap calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat meski menang dalam Pilkada.
"Dewan pengawas/komisaris pasti pejabat. Pertanyaannya, apakah koorporasi itu BUMN atau tidak, inilah masalahnya," kata Refly Harun.
Dia menambahkan, "Saya tahu Paslon 01 akan gunakan pendekatan tekstual, sementara 02 akan gunakan pendekatan sistematis. Pendekatan tekstual by definination BUMN adalah yang sahamnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara (51 %) seperti Telkom.
Tapi dalam kasus BSM dan BNI Syariah, saham tidak dimiliki oleh negara secara langsung tapi yang dmiliki adalah BUMN. Tapi, dalam bagian ini, beliau (pengacara 02) berpendapat bahwa keuangan BUMN bagian dari keuangan negara yang bagian dari putusan MK."
Menurut Refly Harun, apakah kemudian tafsir yang limitatif, restriktif, terbatas dan tekstual (dari kubu 01) yang akan dipakai, atau tafsir yang sismatis, eksentif, dan luas (kubu 02) yang akan dipakai oleh MK dalam memutus perkara ini?
"Kubu 01 gunakan tafsir yang sempit, kubu 02 gunakan tafsir yang luas dan sistematis. Jadi tidak hanya melihat UU BUMN, tapi lihat UU Keuangan Negara, UU Pemberantasan Korupsi dan UU Pemeriksaan Keuangan," katanya.
Yang jelas, kata Refly, segala keputusan memiliki konsekuensi.
Jika MK nantinya mengacu pada tafsir yang dibangun kubu 01, yaitu tekstual, terbatas, dan limitatif, maka semua anak perusahaan BUMN itu tidak akan dianggap BUMN dan boleh berpolitik, tidak menjadi objek BPK, dan tidak objek KPK.
MK Diskualifikasi Pemenang Pilkada
Dalam pandangan Refly Harun, ada dua persoalan besar.