Baca tanpa iklan
Prabowo Tolak Hasil Pilpres, Jokowi Hanya Tanggapi 'Serahkan ke KPU', Demokrat Dukung Asalkan Gugat ke MK
TRIBUNJAMBI.COM - Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi turut bersuara soal pernyataan Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU karena dinilai penuh kecurangan.
Merespon hal tersebut, Jokowi mengatakan sebaiknya semua pihak menyerahkan semua proses penghitungan suara kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
"Ya kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara yang punya kewenangan adalah KPU. Jadi serahkan ke KPU," ujar Jokowi, Rabu (15/5/2019) usai buka puasa bersama di rumah pimpinan DPD, Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca: Demokrat Tanggapi Pernyataan Prabowo Tolak Hasil Pemilu: Silakan Tolak, Tapi Secara Konstitusional
Baca: Link Live Streaming TVRI Atalanta vs Lazio Final Coppa Italia Jadwal Kamis Dini Hari Mulai 01.45 WIB
Baca: Sebentar Lagi - Live iNews TV, Line Up Persija Jakarta vs Shan United di Piala AFC Kick Off 20.30
Jokowi juga meminta masyarakat turut serta mempercayai hasil Pemilu.
Kalaupun ada kecurangan, semuanya sudah ada jalur dan mekanismenya.
"Semua kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh Undang-Undang. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi," katanya.
Demokrat Setuju, Asalkan Prabowo Ajukan Gugatan ke MK
Menanggapi penolakan Prabowo Subianto terhadap penghitungan suara versi KPU yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, Partai Demokrat menyatakan setuju asal tidak mengadu-ngadu rakyat.
Demokrat bahkan menyarankan agar penolakan itu dilakukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.
Ia menilai, tidak ada yang salah atas sikap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pemilu 2019.
Namun dia mengingatkan penolakan itu harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi.
"Pandangan kami Partai Demokrat, silahkan saja menolak hasil pemilu, tapi melalui jalan konstitusional. Kita berjuang di depan hukum," ujar Jansen ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (13/5/2019).
Jansen Sitindaon mengatakan, peserta pemilu memiliki hal untuk menolak hasil pemilu.