Baca tanpa iklan
"Kalau ditanya berkas-berkas sama arsipnya di mana, saya tidak tahu lagi itu. Barang itu tidak ada lagi sama saya," katanya.
Pada akhir persidangan, Ade mengaku hanya menjadi korban dari kasus tersebut.
"Semoga tidak ada lagi korban-korban setelah saya. Saya ini korban," katanya.
Atas keterangan Ade Lesmana, Ferry Nursanti angkat bicara. Dia membenarkan posisinya pernah menjadi karyawan PT NUA, namun dia mengaku tidak mengetahui semua hal yang ada di dalam perusahaan tersebut.
"Tadi Pak Ade bilang, saya tahu semuanya. Saya memang sering ikut, tapi posisi saya hanya sebagai bagian pemasaran dan keuangan," katanya.
Untuk diketahui, Ade Lesmana Syuhada telah menjalani hukuman atas kasus ini sejak 2017 lalu.
Kini, kasus ini melibatkan Madel selaku mantan Bupati Sarolangun, Joko Susilo selaku mantan Ketua Koperasi Pemkasa dan Ferry Nursanti selaku rekanan.
Untuk diketahui, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan hasil penghitungan kerugian daerah nomor 2/LHP-PKM/XVIII.JMB/8/20!6 tanggal 3 Agustus 2016 dari BPK RI perwakilan provinsi Jambi tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Daerah atas pengalihan hak atas tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Koperasi Pegawai Negeri Pemkasa pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tahun anggaran 2005 yang menyatakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 12.956.240.172.
Perbuatan ketiga terdakwa diancam dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) dan akwaan subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini turut menyeret sejumlah nama, di antaranya Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Hasan Basri Harun (HBH), dan Ade Lesmana Syuhada.
Diberitakan sebelumnya, kasus perumahan PNS Sarolangun merupakan pembangunan rumah 600 unit sesuai perencanaan. Namun, yang terealisasi hanya 60 rumah. Temuan BPK (Badan Pemetiksa Keuangan) menemukan adanya dugaan korupsi pada pelepasan hak atas aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang luasnya 241.870 meter persegi dengan nilai Rp12,09 miliar.
Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Edi Pramono ini akan kembali digelar Kamis (11/10/18) mendatang, masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
Baca: Download 15 Contoh Soal CPNS 2018, Buka Link 1 Kali Klik
Baca: 8 Link Kisi-kisi dan Contoh Soal Tes CPNS 2018, Bisa Download
Baca: Update CPNS 2018 - Ada Perubahan Jadwal Ujian dan Seleksi Administrasi, Catat Tanggalnya!