Tajam dan Tak Terduga Respon Ahmad Sahroni Soal Isu Bubarkan DPR: Ada Adab, Jangan Seenaknya

TRIBUNJAMBI.COM - Isu pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat di media sosial menjelang aksi unjuk rasa besar di Gedung DPR RI. 

Wakil Ketua DPR, Ahmad Sahroni, merespon gelombang seruan tersebut dengan pernyataan yang tajam dan tidak terduga. 

Menurutnya, mengkritik dan mencaci boleh saja, tetapi harus tetap beretika.

"Kami terima, tetapi ada adab, ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu," kata Sahroni di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025) kemarin.

Ahmad Sahroni menilai wacana pembubaran DPRRI umumnya datang dari pihak yang tidak memahami betul peran dan kerja wakil rakyat. 

Dia menegaskan, DPR RI tetap memiliki peran penting dan empati terhadap rakyat. 

Namun, ia tidak menutupi rasa kecewanya terhadap cara kritik yang dinilainya sudah berlebihan.

Puncak pernyataan Sahroni yang paling mengejutkan adalah saat ia melontarkan kata-kata keras untuk menanggapi seruan tersebut. 

Baca juga: Kabar Demo Besar-besaran Bubarkan DPR RI Viral di Sosmed: Hoaks atau Fakta?

Baca juga: Aksi Protes Unik Warga Pati: Datangi Kantor Pos, Kirim 2.500 Surat ke KPK

Baca juga: Heboh Brigadir Esco Tewas Tergantung di Pohon, Istrinya juga Anggota Polisi Briptu Rizka Sintiyani

"Tapi, jangan mencaci maki berlebihan karena merusak mental. Catat nih, orang yang cuma mental bilang 'bubarin DPR', itu adalah orang tol*l se-dunia," tegasnya.

Meski mendapat serangan balik, Sahroni tetap bersikukuh DPR RI akan terus berdiri dan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. 

Pernyataan ini sontak menjadi sorotan, memicu perdebatan di ruang publik mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan etika dalam berdemokrasi.

Sebelumnya, beredar isu terkait rencana aksi demo besar-besaran dengan tuntutan "bubarkan DPR RI" pada 25 Agustus 2025.

Isu tersebut santer beredar di berbagai platform media sosial. 

Seruan ini muncul di tengah ketidakpuasan publik terhadap kinerja legislatif.

Terutama terkait isu tunjangan perumahan anggota dewan yang kontroversial.