Warga Tolak Kompensasi Rp5 Juta dari Proyek PLTA Kerinci, Humas: Pekerjaan Tetap Jalan

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Polemik kompensasi proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kabupaten Kerinci masih memamas. 

Warga Pulau Pandan menyatakan penolakan terhadap tawaran kompensasi yang diberikan pihak perusahaan.

Warga menilai nilai Rp5 juta per kepala keluarga terlalu kecil dibandingkan dampak yang mereka alami akibat proyek tersebut.

Bahkan untuk menyampaikan penolakan tersebut warga sudah beberapa kali menggelar aksi demontrasi.

Namun, pihak perusahaan tak menggubrisnya dan tetap melakukan pekerjaan mereka. 
  
Sementara itu, pihak manajemen PLTA Kerinci membenarkan adanya tawaran kompensasi tersebut.

Namun, mereka menegaskan bahwa jumlah itu merupakan batas kemampuan perusahaan saat ini.

“Kami memahami aspirasi masyarakat. Tapi kemampuan perusahaan memang hanya sebatas itu.

"Rp5 juta merupakan angka yang sudah melalui berbagai pertimbangan,” jelas Humas PLTA Kerinci, Asrori. 

Diungkapkannya, angka tersebut juga sudah disepakati bersama timdu. 

"Adanya penolakan dari masyarakat itu merupakan hal yang wajar.

"Keinginan mereka sekian kemampuan kami sekian ya tidak ketemu," cetusnya. 

Diungkapkannya bahwa setiap tahapan telah mereka lalu semua, sehingga pekerjaan proyek tetap dikerjakan. 

"Ya, pekerjaan tetap berjalan," ungkapnya. 

Diungkapkannya lagi, dari kompensasi yang diberikan tersebut sejauh ini lebih dari separuh warga yang telah menerimanya. 

"Total masyarakat dua desa Pulau Pandan dan Karang Pandan itu 907 KK dan sekarang yang sudah menerima kompensasi itu 643 KK," jelasnya. 

Disisi lain penolakan warga ini memunculkan kekhawatiran akan berlanjutnya ketegangan antara masyarakat dan perusahaan.

Sejumlah tokoh masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memediasi agar permasalahan tidak berlarut-larut.

“Kalau tidak segera ada solusi, kami khawatir gejolak akan semakin besar. Kami berharap ada campur tangan pemerintah untuk menengahi persoalan ini,” tambah tokoh masyarakat setempat.

Hingga kini, warga masih bersikukuh agar perusahaan meninjau kembali nilai kompensasi, sementara PLTA tetap menyatakan bahwa Rp 5 juta adalah kemampuan maksimal mereka saat ini.

(Tribunjambi.com/Herupitra)

Baca juga: Viral GOR Kota Baru Jambi Kebanjiran gegara Atap Bocor Bikin Pertandingan Futsal Tertunda

Baca juga: Kondisi Korban Tabrak Lari di Mayang Mangurai Jambi Sempat Menurun sebelum Meninggal

Baca juga: Wanita 50 Tahun Bawa Sabu Lengkap dengan Pireks saat Kunjungan di Rutan