Baru Saja Ditangkap KPK, Immanuel Ebenezer Langsung Ngemis Minta Amnesti ke Presiden Prabowo

TRIBUNJAMBI.COM - Perangai Immanuel Ebenezer alias Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang baru saja ditangkap KPK sudah minta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Noel saat digiring menuju mobil tahanan di depan pintu masuk Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat sore, (22/8/2025).

Untuk diketahui Noel ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasaan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Tak hanya Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lainnya dari kalangan birokrat dan swasta.

Ketika mau masuk mobil tahanan, Noel menyebut jika ia berharap bisa mendapat amnesti dari Presiden Prabowo.

"Saya berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," kata Noel sebelum memasuki mobil tahanan.

Baca juga: Ditanya Kasus Balita Tewas Cacingan, Menko Pratikno Malah Cengengesan: Gak Tahu Saya Agak Ngantuk

Baca juga: Liciknya Immanuel Ebenezer Sertifikasi K3 Tarifnya Rp 275 Ribu tapi Malah Wajib Bayar Rp 6 Juta

Baca juga: Ekspresi Immanuel Ebenezer Pakai Baju Oranye dan Diborgol, Terima Uang Hasil Pemerasan Rp 3 Miliar

Amnesti adalah pengampunan hukum yang diberikan oleh Presiden kepada individu atau kelompok atas tindak pidana tertentu, biasanya yang bersifat politik, seperti makar, pemberontakan, atau pelanggaran hukum dalam konteks konflik sosial atau nasional. Amnesti bertujuan untuk menghapus akibat hukum dari perbuatan pidana tersebut, seolah-olah tidak pernah terjadi.

Selain itu, Noel juga meminta maaf kepada Presiden Prabowo atas kasus yang menjeratnya.

Ia membantah narasi soal dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan terlibat kasus pemerasan.

"Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden, Pak Prabowo. Kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Tiga saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia," ujar Noel.

Ia menyatakan bahwa pekerjaannya selama ini selalu mendukung setiap kebijakan lembaga antirasuah.

"Apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK," katanya.

Meskipun Noel membantah, KPK telah menetapkan dirinya bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait penerbitan sertifikasi K3.

KPK menyatakan memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Noel dan tersangka lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (21/8/2025). Noel diamankan di rumah dinasnya pada Kamis dini hari. Total KPK mengamankan 14 orang, namun yang ditetapkan tersangka sebanyak 11 orang.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025). 

Setyo menyebutkan, 10 tersangka selain Noel adalah:

- Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025

- Gerry Adita Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker

- Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025

- Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker

- Fahrurozi selaku Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker

- Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025

- Sekarsari Kartika Putri sleaku subkoordinator

- Supriadi selaku koordinator

- Temurila dari pihak PT KEM Indonesia

- Miki Mahfud dari pihak PT KEM Indonesia. 

Pemerasan modus sertifikasi K3 ini tak tanggung-tanggung. Pemohon harus merogoh kocek berpuluh-puluh kali lipat demi mendapat sertifikat tersebut.

Tarif resmi sertifikasi K3 yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 275 ribu. Namun, praktik di lapangan, para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta.

Melansir laman Kemnaker, K3 adalah bidang yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan dan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sertifikasi K3 dibutuhkan sebagai bentuk pengakuan keahlian di bidang K3. 

Adapun pihak yang wajib memiliki sertifikat K3 adalah pekerja atau calon pekerja di bidang HSE (Health, Safety, and Environment) atau sejenisnya.

Dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar.

Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. 

Dalam jumpa pers di Gedung KPK, Noel tampak sudah mengenakan rompi tahanan dan ditampilkan bersama para tersangka lainnya. Selain itu, kedua tangan Noel terlihat sudah diborgol penyidik.

Menangis

Sebelum dihadirkan ke ruang jumpa pers, Immanuel Ebenezer terlihat menangis ketika mengenakan rompi tersangka KPK berwarna oranye. 

Momen ini terpantau di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025) sore. 

Noel turun dari tangga KPK mengenakan rompi oranye bernomor 71 di dada kanan. 

Kedua pergelangan tangannya terikat borgol. Dia mengangkatnya sampai setinggi perut. 

Terlihat dari kejauhan di balik kaca tangga gedung, terlihat raut wajah Noel yang sedih dan menangis. 

Dia melipat bibir ke dalam seraya berjalan, menatap ke arah wartawan dengan mata sembab di balik kaca mata berbingkai warna hitam. Dia kemudian mengacungkan jempol ke arah wartawan. 

Sebanyak 10 tersangka lainnya mengikuti Noel menuruni tangga.

Setelah selesai menuruni anak tangga, Noel nampak terisak. Para wartawan riuh menyorakinya.

Konstruksi Perkara

Setyo menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi. 

"Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih," kata Setyo.

KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka. 

Setyo mencontohkan, pada tahun 2019-2024, Irvian menerima Rp 69 miliar melalui perantara yang digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, serta setoran tunai kepada Gerry, Herry, dan pihak-pihak lainnya. 

Kemudian, Gerry diduga menerima Rp 3 miliar sepanjang 2020-2025, terdiri dari setoran tunai senilai Rp 2,73 miliar; transfer dari Irvian sebesar 317 juta, dan dua perusahaan di bidang PJK3 dengan total Rp 31,6 juta. 

Lalu, Subhan diduga menerima aliran dana sejumlah Rp 3,5 miliar pada kurun waktu 2020-2025 dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. 

Sementara, Anitasari Kusumawati menerima Rp 5,5 miliar pada tahun 2021-2024 dari pihak-pihak perantara. 

Setyo menyebutkan, uang tersebut juga mengalir ke penyelenggara negara, termasuk Noel selaku Wamenaker senilai Rp 3 miliar, serta Farurozi dan Hery sebesar Rp 1,5 miliar.

Dalam kasus ini, KPK menyita 22 kendaraan mewah, terdiri dari 15 mobil dan 7 motor yang kini berada di halaman Gedung Merah Putih KPK.

Di antara kendaraan itu, terdapat Nissan GT-R R35 berwarna biru yang dijuluki “Godzilla”, serta jajaran motor Ducati dan Vespa mencolok. KPK juga menyegel ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan mengamankan sejumlah uang.

Motor Mewah Ducati Bodong

Salah satu kendaraan yang disita adalah motor mewah merek Ducati milik Noel.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut motor bernomor B 2445 warna biru itu diduga bodong lantaran Noel membelinya secara off the road.

Beli motor off the road yakni membeli motor dengan harga dasarnya saja, belum termasuk biaya pengurusan surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan pajak (PKB), 

"Paper-nya belum ada, surat-suratnya belum ada, dibeli secara off the road."

"Terus kemudian kalau tidak salah bulan April 2025 sudah dibeli, tapi sampai dengan sekarang belum dilakukan proses pengurusan untuk BPKB maupun STNK," ujar Setyo.

Pihanya mengatakan dalam hal proses pengurusan surat-surat motor mewah Ducati di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) belum dilakukan Noel.

Setyo menyebut adanya hal tersebut mengindikasikan ada hal (pembelian motor) yang diduga dicoba ditutup-tutupi oleh Noel.

"Supaya tidak diketahui dulu (kepemilikan motor) kemudian dipasang platnya yang kosong (bodong) tak tahu dapatnya dari mana, dan ini akan didalami," lanjutnya.