Menteri Transmigrasi Turun Tangan Selesaikan Polemik Lahan TSM IV Gelam Baru Muaro Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Permasalahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) IV Gelam Baru, Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi masih terus berlarut.

Untuk mencari jalan keluar, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara turun langsung ke Jambi.

Didampingi Gubernur Jambi Al Haris, Menteri Iftitah melakukan audiensi dengan pihak terkait di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Sengeti.

Turut hadir anggota DPR RI Edi Purwanto, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, serta OPD terkait.

Menteri Iftitah mengapresiasi dukungan dan penyambutan hangat dari Pemprov dan Pemkab Muaro Jambi.
“Ini kunjungan pertama saya sebagai Menteri ke Jambi, dan insya Allah saya akan lebih sering datang ke sini,” ujarnya.

Terkait TSM IV Gelam Baru, ia menegaskan komitmennya mencari solusi terbaik.

“Jika mediasi memungkinkan, itu yang kita utamakan. Namun bila harus menempuh jalur hukum, kita juga siap. Keterangan saksi, termasuk tokoh setempat, akan sangat penting,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah strategis memperkuat kawasan transmigrasi, termasuk di Jambi.

Tahun ini, dua tim dari perguruan tinggi akan diturunkan untuk meneliti potensi ekonomi kawasan Transmigrasi Melolo, NTT. Tahun depan, pemerintah juga berencana memberikan beasiswa kepada 100 mahasiswa pascasarjana.

“Kami merencanakan pembangunan Kampus Patriot dengan empat jurusan utama, yaitu Teknologi Pertanian, Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Mahasiswa akan belajar sekaligus berinteraksi dengan masyarakat untuk mencari solusi lokal. Harapannya kawasan transmigrasi mampu melahirkan ahli industri gula yang menjadi rujukan nasional,” jelasnya.

Permasalahan TSM IV bermula dari kesepakatan Pemkab Muaro Jambi dengan Pemkab Pati, Jawa Tengah, pada 2009. Saat itu dijanjikan lahan 2 hektar per KK bagi 200 peserta transmigrasi (100 KK dari Muaro Jambi dan 100 KK dari Pati). Namun kenyataannya, setiap KK hanya mendapat 0,75 hektar.

Sisa lahan justru sudah digarap pihak lain sejak 1996 dan bahkan telah terbit 105 sertifikat hak milik (SHM) pada 2008 melalui redistribusi tanah oleh BPN Muaro Jambi.

Rekomendasi redistribusi disebut ditandatangani oleh Bupati saat itu, Burhanuddin (Cik Bur), yang kemudian membantah keras.

“Saya tidak pernah menandatangani rekomendasi itu. Kalau pun ada, itu cacat prosedur dan bertentangan dengan Perpres 55 Tahun 1980. Tanda tangan saya dipalsukan,” tegasnya di hadapan Menteri.

Kadis Nakertrans Muaro Jambi, Ermandes Ibrahim, menambahkan bahwa hingga kini 200 KK peserta TSM IV belum memperoleh lahan usaha sebagaimana dijanjikan.