Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo Punya 12 Poin Pelanggaran Menurut DPRD

1. Mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mengundurkan diri secara kesatria atau dilengserkan secara paksa oleh masyarakat

2. Menolak kenaikan PBB-P2 yang mencapai 250 persen dan menuntut turunkan pajak sesuai perda no 1 tahun 2024

3. Menolak beban pajak PKL sebesar Rp 300.000 

4. Mendesak pengembalian seluruh uang rakyat yang telah dipungut secara tidak wajar atau berlebihan dengan alasan pajak 

5. Membatalkan semua kebijakan kontroversial yang dianggap merugikan masyarakat 

6. Menolak tindakan arogan yang dinilai oleh masyarakat sebagai penyebab ketidakstabilan sosial di Pati 

7. Menolak sistem lima hari sekolah yang dapat membuat siswa kewalahan 

8. Menolak pelaksanaan proyek pembangunan yang dianggap kurang tepat sasaran, seperti pembongkaran total Masjid Agung Pati

9. Menolak renovasi Alun-alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar 

10. Menolak proyek videotron yang memakan biaya hingga Rp1,39 miliar.

Baca juga: Drama Pembunuhan di Purwakarta: Sang Pembantu Ternyata Pelaku Teror dan Pembunuh Dea Permata Karisma

Bupati Sudewo Tolak Mundur karena Demo

Sebelumnya dalam aksi massa 13 Agustus, Sudewo menyatakan menolak untuk mundur dari jabatannya. 

Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih secara konstitusional melalui proses Pilkada 2024 dan tidak bisa dilengserkan hanya karena tuntutan massa.

Sudewo menghormati proses hak angket yang dijalankan oleh DPRD dan berjanji akan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran untuk memperbaiki kinerjanya ke depan.

"Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme," kata Sudewo. (*)