DAFTAR 7 Tersangka Korupsi Proyek PJU di Kerinci, Dua di Antaranya ASN Pemkab

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAI PENUH - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh resmi menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) atau lampu jalan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Sukma Djaya Negara, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan mendalam sejak Februari 2025.

Dalam keterangan persnya, Kepala Kejari Sungaipenuh menyebutkan bahwa proyek PJU tersebut mendapatkan anggaran sebesar Rp3 miliar dari DPA murni, dan kemudian memperoleh tambahan sebesar Rp2 miliar dari APBD Perubahan, sehingga total anggaran mencapai lebih dari Rp5 miliar.

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah penyimpangan.

Salah satunya adalah pemecahan paket pengadaan menjadi 41 paket dengan metode penunjukan langsung, yang seharusnya dilakukan melalui proses pelelangan terbuka sesuai aturan. 

Selain itu, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap adanya kerugian negara sebesar lebih dari Rp2,7 miliar akibat pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Para tersangka adalah HC, Kepala Dinas Perhubungan Kerinci; NE, Kabid Lalu Lintas dan Prasarana Dishub selaku PPK.

Selain itu, ada F, Direktur PT WTM; AN, Direktur CV TAP; SM, Direktur CV GAW; G, Direktur CVBS; dan J, Direktur CV AK.

Ketujuh tersangka ini resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) untuk proses hukum lebih lanjut dengan masa penahanan awal selama 20 hari.

Dua Tersangka adalah ASN

Dalam kasus dugaan korupsi ini, ada dua aparatur sipil negara (ASN) yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya bertugas di bawah jajaran Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kerinci.

Mereka adalah HC selaku Kepala Dinas Perhubungan Kerinci dan NE selaku Kabid Lalu Lintas dan Prasarana Dishub sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

Belum ada keterangan dari pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci terkait penetapan dua tersangka yang merupakan ASN tersebut.

45 Saksi Diperiksa

Kajari juga menyebutkan bahwa pihaknya telah memeriksa sebanyak 45 orang saksi dan menyita ratusan dokumen serta barang bukti elektronik berupa handphone, flashdisk, dan laptop. 
Barang-barang bukti tersebut memperkuat indikasi adanya perbuatan melawan hukum dalam pengadaan proyek PJU.

Adapun regulasi yang dilanggar oleh para tersangka antara lain:

Pasal 3 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 18 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021

Pasal 20 Ayat (2) Huruf d Perpres tersebut, yang secara tegas melarang pemecahan paket untuk menghindari proses lelang.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“Penyidikan masih terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka jika ditemukan dua alat bukti yang cukup,” tegas Sukma.

Daftar Tersangka

HC, Kadishub Kerinci

NE, PPK

F, Direktur PT WTM

AN, Direktur CV TAP

SM, Direktur CV GAW

G, Direktur CVBS

J, Direktur CV AK

Baca juga: Hamas Pertimbangkan Usulan Final Gencatan Senjata Final dengan Israel oleh Presiden AS

Baca juga: Warga Gaza Temukan Pil Diduga Narkoba dalam Karung Tepung Bantuan AS dan Israel

Baca juga: Anak Tiri jadi Korban usai Pergoki Ayah Curi Pakaian Dalam Ibu untuk Dibawa ke Dukun