BOBBY NASUTION Siap Diperiksa Jika Dipanggil KPK Usut Aliran Dana Korupsi Orang Dekat yang Kena OTT

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayahnnya.

Kasus tersebut menyeret Kadis PUPR, Topan Ginting yang disebut-sebut orang dekat menantu Jokowi itu. 

Selain Topan, ada empat orang lainnya yang ditetapkan tersangka oleh Lembaga Antirasuah itu.

Terkait kasus tersebut, banyak pihak yang meminta agar Bobby Nasution selaku atasan Topan Ginting untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan itu guna mengungkap aliran dana dari hasil korupsi.

Menanggapi itu, Bobby Nasution  awalnya bilang jika proses hukum harus tetap berjalan. 

Bobby Nasution kemudian mengaku bersedia memberikan keterangan jika nantinya dipanggil dan diperiksa KPK.

Kata Bobi, Kadis PUPR Sumut merupakan anak buahnya yang jadi tersangka KPK.

Baca juga: ORANG DEKAT Bobby Nasution Jadi Kunci Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Menantu Jokowi Bakal Diperiksa

Baca juga: DRAMA Sakit Kulit Jokowi Dibongkar, Warganet Curiga Rekayasa Pakai Makeup: Tahi Lalat Ikut Nimbrung?

Baca juga: DOKTER TIFA Ngaku Kena Teror dan Anak Terancam Sejak Rajin Usik Ijazah-Penyakit Jokowi

"Ya namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang."

"Kita saya rasa semua di sini jajaran Pemprov  kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran bukan hanya ke sesama,  apakah ke bawahan atau ke atasnya wajib memberikan keterangan," ujarnya dilansir Tribunjambi.com dari Yoube KompasTv, Selasa (1/7/2025).

Terkait tudingan adanya aliran dana kepadanya, Bobby Nasution meminta agar proses hukum yang membuktikan.

"Di hukum aja nanti dilihat," ujarnya.

Lima Tersangka

Ada lima orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penetapan tersangkap pasca Lembaga Antirasuah itu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Proyek yang diduga ada tindak pidana itu berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.