Sosok Hanif Faisol, Menteri Lingkungan Hidup Alumni UB Kader PAN Ungkap Temuan Tim soal Raja Ampat

Sosok Hanif Faisol, Menteri Lingkungan Hidup Alumni UB Kader PAN Ungkap Temuan Tim soal Raja Ampat

TRIBUNJAMBI.COM - Sosok Hanif Faisol Nurofiq menjadi perhatian usai mengungkap hasil temuan tim yang meninjau langsung polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang kini jadi sorotan.

Dia mengungkapkan itu sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Temuan tersebut kata Hanif, setelah tim meninjau empat lokasi yang terkait dengan aktivitas tambang.

Lantas, sepertai apa profil dan Sosok Hanif Faisol Nurofiq?

Berikut profilnya:

Hanif Faisol Nurofiq merupakan kelahiran Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada 21 Maret 1971 lalu.

Dia adalah seorang birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Pendidikan

Hanif itu menyelesaikan Pendidikan di SDN Kadipaten 2 Bojonegoro, SMPN 1 Bojonegoro dan SMAN 1 Bojonegoro. 

Baca juga: TEMUAN Kementerian Lingkungan Hidup di Tambang Nikel Raja Ampat: Singgung Izin Khusus, Sedimentasi

Baca juga: MENDIKDASMEN Soroti Kebijakan Jam Masuk Sekolah Dedi Mulyadi, Minta Semua Ngikut Aturan Kementerian

Baca juga: PENGALAMAN Sri Mulyani, Menkeu Pertama Injakkan Kaki di Nduga, Jadi Target Serangan KKB Papua

Dia kemudian menempuh pendidikan S1 dan S2 nya di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Kalimantan Selatan. 

Lalu, dia berhasil menyandang gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang.

Kiprah

Pada tahun 1993, Hanif diangkat menjadi Staf Data di Kalimantan Selatan. 

Dua tahun kemudian, ia diangkat sebagai Kepala Resort Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru. 
Pada tahun 1997, ia menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan. 

Tiga tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi kepala BKPH di Batulicin pada tahun 1999, salah satu pusat peredaran kayu terbesar di Kalimantan Selatan pada masa itu.

Setelah itu, Hanif menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada tahun 2000. 

Ia pindah Kabupaten Kota Baru ke Tanah Bumbu sebagai Kepala Seksi Pemasaran hasil hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2007. 

Pada 2016, ia diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. 

Pada 2023, Hanif diangkat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).

Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo mengangkat Hanif sebagai Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih.

Di tahun yang sama, ia bergabung kedalam PAN.

Baca juga: FAKTA Miris Bocah di Bawah Umur Gabung Geng Motor Buat Molotov di Cirebon, Dedi Mulyadi Sedih

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol mengungkapkan hasil temuan terkait tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Temuan itu ditemukan setelah pihaknya menurunkan tim pengawasan lingkungan meninjau langsung aktivitas tambang.

Dikatakannya, tim di sana meninjau empat lokasi.

Dijelaskannya, peninjauan dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat yang dinilai cukup intensif.

“Kami telah menugaskan tim ke lapangan pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025 di empat lokasi: PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Beberapa hari ke depan kami juga menyusul ke sana, ada beberapa hal yang harus kami tangani terlebih dahulu di Jakarta, khususnya soal kualitas udara,” ungkap Hanif Faisol, Minggu (8/6/2025).

Kata dia, tim Kementerian LH menggunakan drone untuk mendokumentasikan kondisi fisik lapangan.

Beberapa lokasi yang dipantau termasuk Pulau Gag, Pulau Mayabun, Pulau Kawing, dan Pulau Manuran.

Semua itu merupakan pulau-pulau kecil yang mendapat perlindungan khusus menurut UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU revisinya No. 1 Tahun 2014.

“Pulau Gag termasuk dalam kategori pulau kecil, dengan luas 6.030 hektar. Berdasarkan undang-undang, wilayah seperti ini tidak bisa sembarangan dimanfaatkan, apalagi untuk kegiatan tambang terbuka,” jelas Hanif.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ditinggal Kerja Malam, Dua Sapi Warga Tanjung Belit Jambi Tewas Terpanggang di Kandang

Baca juga: TEMUAN Kementerian Lingkungan Hidup di Tambang Nikel Raja Ampat: Singgung Izin Khusus, Sedimentasi

Baca juga: MANTAN Stafsus Nadiem Makarim Diperiksa Atas Kasus Laptop Rp9,9 Triliun, Bukan Orang Sembarangan

Baca juga: MENDIKDASMEN Soroti Kebijakan Jam Masuk Sekolah Dedi Mulyadi, Minta Semua Ngikut Aturan Kementerian