Pejabat ESDM Kompak Sebut Tambang Nikel Raja Ampat Tak Ada Masalah, Bahlil Ungkap Ada 1 Beroperasi

Pejabat ESDM Kompak Sebut Tambang Nikel Raja Ampat Tak Ada Masalah, Bahlil Ungkap Ada 1 Beroperasi

TRIBUNJAMBI.COM - Pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kompak menyatakan tidak ada masalah di area tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Aktivitas penambangan yang dikelola PT GAG Nikel itu berlangsung di Pulau Gag. 

Pernyataan itu disampaikan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Tri Winarno saat dampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung ke Pulau Gag. 

Awalnya, Bahlil Lahadalia dan rombongan melakukan pemantauan sumur minyak dan gas bumi (migas) di area Sorong.

Mereka lalu mampir ke Pulau Gag untuk melihat kondisi tambang yang diprotes masyarakat luas tersebut. 

"Saya itu datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya (inspektur tambang)," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya, Sabtu (7/6/2025). 

Dirjen Minerba, Tri Winarno menyampaikan, tidak ditemukan masalah di wilayah tambang. 

"Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi over all ini sebetulnya tambang ini enggak ada masalah," ujar Tri.

Baca juga: Daftar 10 Tambang Nikel Terbesar di Dunia dan Pemiliknya, Weda Bay Indonesia Nomor 1

Baca juga: Prahara Tambang Nikel di Raja Ampat Papua: Bahlil Tinjau Tambang Ditengah Protes dan Ancaman UNESCO

Namun, Tri sudah menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat dan mengevaluasi secara menyeluruh.

Selanjutnya, tim itu akan memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk melakukan eksekusi keputusannya.

"Kalau secara overall, reklamasi di sini cukup bagus juga tapi nanti kita tetap reportnya dari Inspektur Tambang nanti seperti apa, terus kemudian nanti kita hasil dari evaluasi yang kita lakukan dari laporan Inspektur Tambang kemudian kita eksekusi untuk seperti apa nanti," tutur Tri. 

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT. Aneka Tambang (Antam), I Dewa Wirantaya mengatakan, PT GAG Nikel sebagai anak perusahaan Antam wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). 

Yakni dengan menaati prosedur teknis, lingkungan, dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan area pertambangan di Pulau Gag.

"Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya," terangnya. 

Hasil evaluasi di lapangan mengungkapkan, terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat. 

Yaitu PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Tetap Tinjau Tambang Nikel di Raja Ampat Meski Sempat Ditolak dan Diteriaki Penipu

Dari kelima perusahaan tersebut, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus Kontrak Karya (KK). 

Perusahaan ini terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektar.

Di samping itu, PT GAG Nikel termasuk ke dalam 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di Kawasan Hutan.

Sehingga berakhirnya izin/perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden 41/2004 tetang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

Untuk diketahui, Pada 5 Juni 2025 lalu, Menteri ESDM menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat.

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

Kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Papua disambut aksi unjuk rasa penolakan tambang nikel di Raja Ampat (7/06/2025).

Penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua, menuai kritik dari aktivis lingkungan dan meminta aktivitas pertambangan dihentikan.

Sejumlah pendemo bentangkan spanduk menyambut kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di pintu kedatangan Bandara Deo Sorong.

Mereka minta agar aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat benar-benar dihentikan karena merusak pariwisata.

Pendemo meminta agar aktivitas pertambangan nikel di Papua Barat Daya dihentikan permanen.

Baca juga: TPNPB-OPM Serukan Perlawanan Massal di Papua: Jakarta Tak Tertarik pada Rakyat, tapi Sumber Alamnya!

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, juga memastikan tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel.

Dirinya menambahkan, video yang beredar bukanlah aktivitas penambangan di Pulau GAG.

Usai kunjungan itu, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa yang dikunjungi adalah tambang yang sudah produksi, dan itu hanya satu.

"Ada satu yang sudah berproduksi tapi 2024 dan 2025 belum mendapatkan RKAB. Artinya, dari lima perusahaan itu yang berproduksi hanya satu," ujarnya.

Terhadap hal itu, Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi akan melibatkan Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan.