ISU Kapolri Jenderal Listyo Diganti Presiden Prabowo Viral di Sosmed, Sekab Teddy Bantah

ISU Kapolri Jenderal Listyo Diganti Presiden Prabowo Viral di Sosmed, Sekab Teddy Bantah

TRIBUNJAMBI.COM - Ramai di sosial media isu yang menyebutkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti Presiden RI, Prabowo Subianto.

Isu itu kemudian dibantah Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Dia membantah kabar Presiden Prabowo akan mengganti Jenderal Listyo.

Teddy Indra Wijaya menyampaikan bantahan itu melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kamis (5/6/2025).

Dia menjelaskan itu setelah menghadap kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan laporan bulanan.

“Kemarin baru saja menghadap Pak Presiden, memberikan laporan bulanan seperti biasanya,” kata Teddy.

Kata Teddy, Kapolri Jenderal Listyo Sigit hari ini mendampingi Presisden Prabowo dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. 

Sebagai informasi, Presiden Prabowo hari ini dijadwalkan meninjau panen jagung.

Baca juga: Bupati Muaro Jambi Segera Lakukan Reshuffle, Pejabat Bebas Pilih Posisi

Baca juga: Tokoh Adat Papua Minta Presiden Prabowo, Kapolri dan Panglima Bertindak Atasi Konflik Bersenjata

Baca juga: Polemik Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Kalau Kalian Mengira Kami Takut, Kalian Salah Besar!

“Kemudian, hari ini, Pak Kapolri juga akan ikut dalam kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Barat, mau meninjau panen raya jagung dari binaan Polri,” kata Teddy.

Adapun isu reshuffle kabinet santer di ruang publik akan terjadi pada Juni 2025. 

Ada sejumlah nama pejabat yang konon akan diganti dalam isu tersebut, di antaranya Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peluang terjadinya reshuffle semakin santer setelah Presiden Prabowo blak-blakan menyampaikan kepada pejabat negara yang tidak bisa bekerja untuk mundur dari jabatannya pada pidato Peringatan Hari Pancasila.

“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara yang melanggar undang-undang yang melanggar undang-undang dasar akan kita tindak,” ucap Prabowo.

“Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” ujarnya.

Qodari: Bukan Imbauan Moral, Ini Peringatan

Wakil Kepala Staf Kepresidenan M Qodari mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang minta pejabat negara mundur jika tidak bisa melaksanakan tugas bukanlah imbauan moral.