Gubernur Jambi Al Haris: Pancasila Landasan Fundamental Berbangsa dan Bernegara

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI  - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menyebutkan bahwa Pancasila sebagai landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Hal tersebut dikatakan Gubernur Al Haris saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, bertempat di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Senin (02/06/2025) pagi.

"Dalam peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2025, kita menegaskan kembali Pancasila sebagai ideologi negara dan Garuda sebagai lambang negara, yang menjadi landasan fundamental bagi semangat kebangsaan, kecintaan tanah air, dan kemerdekaan. Upacara ini diharapkan dapat memperkuat komitmen nasional kita dalam bernegara," ujar Gubernur Al Haris.

"Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita wajib siap sedia membela tanah air dan memperjuangkan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan upacara ini adalah untuk mengingatkan kita semua akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, sehingga kita senantiasa hadir dan berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa," lanjutnya.

Dalam sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Gubernur Al Haris mengatakan Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

"Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya dan bahasa yang berbeda. 

Baca juga: Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Naik Hari Ini 3/6/2026, Antam Dibanderol Rp1.959.000 per Gram

Baca juga: Regina Tilep Uang Nasabah Bank Jambi Rp7,1 Miliar Sendiri? Polda Buka Kemungkinan Tersangka Baru

Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia," kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengungkapkan, Pemerintah telah menetapkan delapan agenda prioritas pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang dirumuskan dalam Asta Cita. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia merupakan prioritas fundamental dalam Asta Cita tersebut.

 Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kemajuan tanpa landasan ideologis yang kokoh berpotensi rapuh. Kemajuan ekonomi tanpa berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dapat mengakibatkan ketimpangan, sementara kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila dapat berujung pada dehumanisasi bangsa.

"Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita," sambungnya.

Kemudian Gubernur Al Haris menuturkan, melalui Asta Cita semua diwajibkan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ranah digital. 

Pertama, di sektor pendidikan, kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini, bukan hanya sebagai mata pelajaran formal, melainkan juga dalam praktik sehari-hari. 

Lembaga pendidikan, baik sekolah maupun universitas, harus menjadi wadah lahirnya generasi yang unggul secara intelektual, berkarakter tangguh, dan berintegritas moral yang kuat.

Baca juga: Prediksi Skor Tim Wanita Hungaria vs Belarusia di Szent Gellért Fórum 4/6/2025 Pukul 00.00 WIB

"Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. 

Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia.