Viral Kadin Kota Cilegon Minta Proyek Rp5 Triliun Tanpa Tender pada Kontraktor asal Tiongkok

TRIBUNJAMBI.COM- Viral perwakilan Kadin Kota Cilegon minta proyek senilai Rp 5 triliun pada PT Chandra Asri Alkali (CAA).

Permintaan proyek tanpa proses tender ini dilontaokan perwakilan Kadin Kota Cilegon saat audiensi antara pengusaha lokal dengan kontraktor asal Tiongkok, Chengda Engineering Co., Ltd (CCE).

Dalam rekaman video terlihat permintaan agar pengusaha lokal dilibatkan dalam proyek pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik, tanpa melalui mekanisme tender.

Kadin Kota Cilegon menyatakan bahwa ucapan itu bukan sikap resmi organisasi. 

Wakil Ketua Umum I Kadin Cilegon Isbatullah Alibasja mengatakan pernyataan itu muncul karena disampaikan dalam kondisi emosional sebab kecewa dengan komunikasi dari pihak kontraktor.

"Pengurus dan anggota itu dalam kondisi emosional. Saya bilangnya ini slip of tongue (salah ucap), karena komunikasi (perwakilan) Chengda itu kurang baik," kata Isbat, Selasa (13/5/2025) dilansir dari Kompas.com.

Isbat menyebut bahwa pertemuan yang terekam merupakan audiensi ketiga antara Kadin Kota Cilegon dengan pihak proyek.

Baca juga: CEMERLANG! Kak Seto Puji Ide Dedi Mulyadi Anak Nakal Masuk Barak dan Skakmat Pelapor ke Komnas HAM

Baca juga: Identitas 3 Napi KKB Papua Kabur dari Lapas Nabire, Lengkap dengan Kasus dan Sisa Masa Tahanan

Menurutnya, dalam tiga kali pertemuan tersebut belum ada kejelasan terkait pelibatan pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek.

"Sudah rapat hampir tiga kali, kita bisa buktikan ada berita acaranya," ujarnya.

Meski demikian, Isbat mengakui juga dan menyatakan pihaknya memahami proyek strategis nasional tidak bisa dikerjakan tanpa mekanisme tender.

"Kita sangat paham, masa proyek tanpa tender itu tidak masuk akal, tidak benar," tuturnya.

Kondisi ekonomi di Kota Cilegon disebut menjadi latar belakang keresahan tersebut.

 Isbat menyebut adanya defisit APBD, potensi pemutusan hubungan kerja, dan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada ekonomi daerah.

Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan pihaknya akan menyelidiki secara langsung peristiwa tersebut.

Kadin Pusat membentuk tim verifikasi organisasi dan etika untuk menilai tindakan pengurus daerah.