"Jangan Bunuh Sembarangan, Mereka Hanya Cari Makan" Lenis Kogoya Desak KKB Papua Hentikan Kekerasan

TRIBUNJAMBI.COM - Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya mendesak agar Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua agar menghentikan tindakan kekerasan.

Dia menegaskan hal itu menanggapi pembantaian terhadap pendulang emas beberapa waktu lalu.

Kata dia, "Mereka (korban) cari makan, jangan bunuh sembarangan." 

Seruan tegas dari Lenis Kogoya, yang mengecam keras aksi kekerasan terhadap warga Papua oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

Pernyataan ini menyusul tragedi berdarah di Yahukimo, Papua beberapa waktu lalu.

Dalam insiden itu ada 13 pendulang emas menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). 

Para korban diketahui bukan aparat keamanan, melainkan warga sipil yang hanya ingin mengais rezeki dari alam Papua.

"Masyarakat kita itu kan, mereka cari makan. Mereka hidup untuk kesejahteraan keluarga. Jadi, jangan ditanggapi isu-isu yang berujung pada pembunuhan. Jangan bunuh sembarang orang," kata Lenis saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Baca juga: Ulah KKB Papua Buat Indonesia Ternoda di Mata Dunia: AS Keluarkan Travel Warning ke Warganya

Baca juga: Sosok Lenis Kogoya, Eks Stafsus Jokowi Jadi Stafsus Menhan Buronan KKB Papua: Pangkat Letkol Tituler

Lenis Kogoya menekankan tindakan brutal terhadap para pendulang tidak bisa ditoleransi. 
Menurutnya, mereka bukan ancaman, melainkan masyarakat biasa yang menggantungkan hidup dari tanah mereka sendiri. 

“Pendulang itu bukan musuh. Mereka bukan aparat. Mereka hanya ingin bertahan hidup,” tegasnya.

Solusi: Legalisasi Tambang Rakyat

Sebagai jalan keluar, Lenis mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) khusus untuk warga Papua. 

Dengan legalitas itu, aktivitas pendulangan dapat berlangsung aman, tertata, dan tidak lagi memicu konflik.

"Mereka bisa kerja sama dengan investor, boleh investor masuk, tapi yang kelola harus orang Papua. Supaya dibantu dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh," ujarnya.

Namun, Lenis menggarisbawahi bahwa semua bentuk pengelolaan tambang rakyat harus dilakukan dengan melibatkan para kepala suku sebagai pemilik hak ulayat. 

Koordinasi adat dianggap kunci utama agar pembangunan tidak merusak tatanan sosial dan budaya setempat.