Brigjen Kristomei: Kehadiran Pos TNI di Nduga untuk Memutus Komunikasi-Ruang Gerak KKB Papua

TRIBUNJAMBI.COM - Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi membantah tuduhan keberadaan aparat di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan sebagai bentuk intimidasi.

Tuduhan itu sebelumnya datang dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), 

Ditegaskannya, penempatan pos aparat di wilayah Yuguru semata-mata bertujuan untuk melindungi warga.

Perlindungan itu kata dia dari aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata atau KKB Papua yang telah berulang kali menargetkan masyarakat sipil.

Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas narasi yang dinilai tidak seimbang dan berpotensi menyesatkan masyarakat luas terkait misi keamanan di wilayah rawan konflik tersebut.

“Kehadiran pos TNI di sana untuk memutus komunikasi dan ruang gerak gerombolan OPM serta melindungi masyarakat wilayah Yuguru dari intimidasi, ancaman, kebiadaban OPM (atau KKB Papua) seperti yang dilakukan terhadap guru-guru, tenaga kesehatan, serta warga pendulang beberapa waktu lalu,” ujar Kristomei, Rabu (23/4/2025) melalui keterangan resminya.

Ia juga mengatakan tuduhan pembongkaran rumah warga dan pendudukan fasilitas umum adalah bagian dari upaya propaganda untuk membangun persepsi negatif terhadap TNI.

Menurutnya, narasi semacam ini kerap digunakan oleh simpatisan OPM untuk memutarbalikkan fakta.

Baca juga: Kapolda Ungkap Nduga Tak Lagi Zona Merah KKB Papua, Kini Bergeser ke Yahukimo

Baca juga: Personel Disengat Lebah di Hutan Papua saat Cari Iptu Tomi S Marbun Hilang 4 Bulan Lalu Kejar KKB

“Pernyataan seperti ini biasa dilakukan gerombolan OPM dan pendukungnya sebagai propaganda dan intimidasi kepada masyarakat,” tambah Kristomei.

Senada, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito menegaskan TNI tidak pernah menoleransi kekerasan terhadap warga sipil.

Ia mengecam keras tindakan keji KKB Papua yang membakar guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk.

“Serangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun,” tegas Mayjen Rudi.

Diketahui, pada 8 April 2025 lalu, serangan terhadap pendulang emas kembali terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dari kalangan sipil.

Kristomei menegaskan narasi yang menyebut para korban adalah prajurit TNI merupakan hoaks yang sengaja disebar untuk memanipulasi persepsi publik.

TNI menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat Papua.

Baca juga: Operasi Pencarian Iptu Tomi S Marbun Memasuki Zona Merah Rawan KKB Papua