Birahi Walid Lombok Memuncak hingga 22 Santriwati Jadi Korban, Janji Lahirkan Anak Jadi Wali

TRIBUNJAMBI.COM - Modus pelecehan seksual yang dilakukan AD kepada puluhan santri di Pondok Pesantren (ponpes) di Lombok Barat terbongkar, kejadian hampir sama dengan tokoh Wali dalam serial Malaysia "Bidaah".

Ya, puluhan santriwati jadi korban dugaan pencabulan Walid Lombok alias AF.

Diketahui Walid Lombok ini seorang pemimpin yayasan sebuah Ponpes di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasus ini terbongkar usai para korban menonton serial drama Malaysia berjudul "Bidaah" dengan tokoh fiktif yang viral bernama Walid Muhammad Mahdi Ilham alias Walid.

Para santriwati yang tersadarkan dari serial itu akhirnya melaporkan aksi bejat AF ke polisi.

Bahkan kasus ini sampai menyita perhatian Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.

Baca juga: Pantas Paula Verhoeven Ganti Nama Nico di Kontak HP Jadi Wanita, Pengakuan Baim Wong Terbukti

Baca juga: Beredar Dokumen Negara Federal Papua Barat Kirim Surat ke Presiden Prabowo: Perundingan Damai

Lantas Iqbal memerintahkan kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Eny Chaerani turun membantu para korban.

"Tiang (saya) mohon bantuan ke pelungguh (kepala UPTD) segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga perlindungan korban yang ada enggih," ujar Iqbal kepada Eny Chaerani via telepon, Selasa (22/4/2025).

Iqbal juga meminta UPTD bergerak cepat dan pro aktif bekerja sama dengan pemerintah Lombok Barat membantu para korban. 

"Berikan dukungan langsung tidak usah terlalu birokratis. Niki tiang gubernur meminta langsung kepada pelungguh memberikan bantuan sebaik mungkin," tutur Iqbal.

Terkait pendampingan, Iqbal meminta kepada UPTD menjaga kerahasiaan privasi para santriwati yang menjadi korban. 

"Karena ini menyangkut masa depan korban," sebut Iqbal.

Iqbal kemudian meminta agar kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan perlindungan, termasuk di dalamnya trauma healing.

Trauma healing atau penyembuhan psikologi ini dirasa sangat penting untuk menghilangkan rasa trauma jangka panjang yang dialami korban.

Semua kebutuhan dalam penanganan kasus ini UPTD dapat langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial NTB. Jika ada kendala bisa langsung melapor ke gubernur.