Apa Pernyataan PCO Hasan Nasbi yang Dikecam Koalisi Masyarakat Sipil Soal Teror Kantor Tempo?

TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi terkait aksi teror di kantor redaksi Tempo.

Pernyataan Hasan dinilai tidak berempati dan mengabaikan prinsip kebebasan pers.

Seperti diketahui, kantor berita di Jakarta itu mendapat kiriman kepala babi pada Rabu (19/3/3035) dan bangkai tikus pada Sabtu (22/3/2025).

Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers.

Alih-alih menyampaikan keprihatinan, Hasan Nasbi justru menyatakan kepala babi tersebut sebaiknya “dimasak” saja. 

Pernyataan itu pun menuai kritik dari berbagai pihak.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia dan demokrasi, menilai pernyataan itu tidak pantas diucapkan oleh pejabat negara. 

“Selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers,” ujar perwakilan Koalisi dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

Baca juga: Kantor Tempo Diteror, Koalisi Jurnalisme Inklusif: Kebebasan Pers Terancam, Pemerintah Tak Peduli

Baca juga: Kantor Tempo Diteror, LPSK: Ancaman Kebebasan Pers dan Pentingnya Mekanisme Perlindungan Jurnalis

"Pernyataan tersebut cenderung merendahkan, tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden," kata pernyataan tersebut.

Koalisi juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mendiamkan pernyataan tersebut. Menurut mereka, pernyataan Hasan berpotensi mengandung unsur kebencian terhadap jurnalis atau media yang kritis. 

“Terlepas dari sikap dan posisi media untuk kritis terhadap situasi yang ada, ungkapan yang menyepelekan teror ini mengusik hak rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam kerja-kerja jurnalistiknya,” kata pernyataan tersebut.

Selain itu, Koalisi menilai pernyataan Hasan mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap kebebasan sipil. 

“Bukannya menyampaikan, setidaknya sikap keperihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror tersebut," kata Koalisi.

Koalisi juga menyoroti rekam jejak Hasan dalam komunikasi publik. Mereka menilai penghapusan cuitannya terkait RUU TNI sebelumnya sudah cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi kinerjanya. 

“Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenaan," ucap Koalisi.