4 Fakta Perang Melawan Narkoba ala Rodrigo Duterte, Eks Presiden Filipina yang Ditangkap

Di antara pernyataannya selama kampanye adalah: "Lupakan hukum tentang hak asasi manusia. Jika saya berhasil masuk istana kepresidenan, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebagai wali kota. Kalian, pengedar narkoba, perampok, dan orang-orang yang tidak berguna, lebih baik pergi. Karena saya akan membunuh kalian."

Duterte mengeklaim, kebijakan kerasnya di Davao membuat kota tersebut, lebih aman dari kejahatan.

Ia juga kembali menegaskan, niatnya kepada wartawan Reuters selama kampanye.

"Saya katakan, mari kita bunuh lima penjahat setiap minggu, sehingga mereka akan tersingkir," katanya kepada Reuters.

2. Kebijakan Diterapkan secara Nasional

Tidak butuh waktu lama bagi kebijakan keras Duterte untuk diterapkan secara nasional.

Pada akhir 2016, setelah ia terpilih sebagai presiden, perang melawan narkoba berjalan dengan intensitas tinggi di seluruh Filipina, dengan jumlah korban tewas mencapai rekor tertinggi.

Polisi menewaskan lebih dari 2.000 orang hanya dalam beberapa bulan setelah Duterte dilantik pada 30 Juni hingga akhir tahun itu.

Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi dalam baku tembak.

Pemantau hak asasi manusia percaya bahwa banyak kematian dilakukan oleh warga sipil dengan restu pemerintah, meskipun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak berwenang.

Meski jumlah korban tewas meningkat, popularitas Duterte tetap tinggi.

Jajak pendapat yang diterbitkan oleh lembaga penelitian Social Weather Stations pada Desember 2016 menunjukkan bahwa 77 persen warga Filipina puas dengan kinerjanya.

Pada 2018, staf Reuters dianugerahi Hadiah Pulitzer atas serangkaian laporan investigasi tentang perang narkoba Duterte.

3. Jumlah Korban Ribuan

Saat Duterte meninggalkan jabatannya sebagai presiden pada 2022, jumlah korban resmi perang narkoba telah meningkat setidaknya tiga kali lipat.

Polisi melaporkan bahwa 6.200 tersangka tewas dalam operasi antinarkoba.

Pemerintah Filipina secara resmi mengakui 6.248 kematian akibat kebijakan ini.