PSU Bungo Pada Momen Lebaran Akan Pengaruhi Partisipasi Masyarakat, Begini Kata Pengamat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemungutan Suara Ulang (PSU) 21 TPS di Pilkada Bungo akan digelar pada 5 April 2025.

Penyelenggaraan PSU tersebut bertepatan dengan momen hari raya idul fitri atau lebaran hari kelima.

Penyelenggaraan PSU yang bertepatan dengan momen lebaran ini dikhawatirkan banyak pihak akan berdampak pada partisipasi masyarakat.

Mengingat partisipasi masyarakat pada 24 November lalu di 21 TPS ini sudah cukup tinggi, dari 8.362 Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menggunakan hak pilih dengan sah sebanyak 6.616 orang atau 79 persen.

Maka penyelenggaraan PSU di momen lebaran ini hanya ada dua kemungkinan, partispasi menurun, atau justru meningkat seperti PSU-PSU yang pernah dilaksanakan di Provinsi Jambi.

Pengamat Politik Universitas Jambi, Citra Darminto mengatakan bahwa PSU di Bungo harus menjadi perhatian semua pihak. Terlebih setiap pelaksanaan PSU dinamika politiknya akan lebih tinggi.

"Apalagi kalau kita lihat PSU di Bungo selisih perolehan suara yang begitu kecil, oleh sebab itu memang ini harus menjadi perhatian kita semua," ujarnya, Senin (10/3/2025).

Citra menuntut penyelenggara untuk bekerja lebih profesional sesuai kewenangan yang di miliki, dengan harapan PSU yang akan dilaksanakan berjalan aman dan lancar.

"Saya mengingatkan penyelenggara pemilihan umum untuk mengantisipasi politik uang jelang pemungutan suara ulang (PSU), terutama yang dilaksanakan usai Idul Fitri 1446 H," ungkapnya.

Menurutnya Politik uang yang dianggap bisa menjadi persoalan, dan ditambah dengan wujud barang seperti sembako.

Terlebih kata Citra kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini mendukung politik uang ini tersebar luas pada saat PSU nanti.

"Saya pikir memang itu menjadi pilihan yang harus diawasi ya, atau harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat kabupaten Bungo," tuturnya.

Mengingat PSU dilakukan dengan membatasi kampanye para calon kepala dan wakil kepala daerah, maka potensi politik uang menjadi pilihan rasional untuk dapat meraup suara.

"Jadi, strategi sembako politik uang itu menjadi pilihan yang rasional bagi calon untuk bisa menaikkan suaranya. Apalagi kampanye mereka dibatasi," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap penyelenggara dapat mengantisipasi agar tidak berdampak terhadap kualitas PSU yang akan dilakukan nantinya. 

"Apalagi kalau dilaksanakan setelah lebaran. Setelah lebaran itu kan tidak ada jaminan juga bahwa tidak menerima bantuan-bantuan karena bagaimanapun ya kehidupan masyarakat hari ini memang sulit," ujarnya.

Terkait dampak pelaksanaan PSU pada hari Kelima lebaran terhadap partisipasi masyarakat, Citra mengatakan bahwa sangat mungkin partisipasinya akan menurun.

"Saya rasa tingkat partisipasinya akan menurun namun tidak signifikan, karna Pilkada ini tentu berbeda dengan pilpres, pilkada ini semua tim sukses, mesin politik, relawan masing- masing calon sudah standbay di setiap akar rumput, dan tentunya mereka tidak lepas tangan untuk mengajak masyarakat untuk berpatisipasi dalam hari H pencoblosan nantinya," pungkasnya.

Senada dengan Citra Darminto, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (Putin), Dr Pahrudin HM mengatakan bahwa PSU ini menjadi tantangan bagi pnyelenggara untuk melakukan sosialisasi masif ke pemilih agar partisipasi masyarakat tidak menurun

"Harapannya ini jadi momentum masyarakat untuk memberikan hak pilihnya agar segera ada bupati definitif, Lebaran juga telah usai, potensi money politic juga brkurang," tutupnya.

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 Halaman 172, Keragaman Budaya dan Etnis

Baca juga: Bahas Inflasi, Wabup Muaro Jambi Zoom Meeting dengan Mendagri

Baca juga: Buka Rakor Forum OPD, Jun Mahir Harap Bisa Jalankan 12 Program Prioritas