Pertamax Diduga Dioplos, DPR Minta Pertamina Klarifikasi: Jangan Sampai Masyarakat Merasa Dibohongi

Pertamax diduga dioplos dari Pertalite.

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina memberikan penjelasan terkait dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Pertalite yang mencuat ke publik. 

Isu ini dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyatakan pihaknya mendukung proses hukum dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Penegakan hukum silakan berjalan, kami sangat mendukung. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana sebenarnya penentuan Research Octane Number (RON) dalam BBM," ujar Bambang di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Bambang menegaskan, jika benar terjadi pemalsuan nilai RON pada BBM, maka hal ini dapat berdampak serius pada kinerja mesin kendaraan.

"Untuk memastikan hal itu, kami berencana mengundang industri otomotif, seperti Gaikindo dan Astra, agar mendapatkan klarifikasi apakah ada kendala teknis yang dialami kendaraan akibat dugaan oplosan BBM, seperti korosi atau gangguan lainnya. Ini penting agar isu ini tidak berkembang liar di masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian meminta Pertamina Patra Niaga segera memberikan klarifikasi terkait isu dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax.

Menurutnya, klarifikasi ini penting agar tidak muncul opini negatif di masyarakat, terutama setelah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, tersandung kasus hukum.

Baca juga: Kejagung Ungkap Modus Oknum Pertamina Sulap Pertalite dari Luar Negeri Jadi Pertamax ke Masyarakat

Baca juga: Pertamina Bantah Oplos Pertalite Jadi Pertamax, Tapi Tata Kelola Minyak Sebabkan Negara Rugi Rp193 T

"Jangan sampai masyarakat merasa dibohongi. Jika tidak segera diklarifikasi, ini bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan publik," ujar Ramson.

Ramson juga mengingatkan agar Pertamina segera menyelesaikan polemik ini tanpa harus melibatkan Presiden Prabowo Subianto.

"Jangan sampai Presiden yang harus turun tangan untuk mengklarifikasi isu ini. Sebaiknya, Pertamina Patra Niaga yang langsung memberikan penjelasan karena ini memang tanggung jawab mereka," katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) membantah pihaknya melakukan uprade blending atau mengoplos Pertalite menjadi Pertamax, seperti yang disebutkan Kejaksaan Agung dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi impor minyak Pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

"Kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Itu artinya ya RON 92 Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite," kata Fadjar kepada wartawan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

7 Tersangka