Saat PDIP Enggan Disebut Oposisi Tapi Tak Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

TRIBUNJAMBI.COM - PDI Perjuangan tak masuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, namun PDIP juga enggan disebut oposisi.

Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli menyatakan bahwa partai itu akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Hal ini disampaikan Guntur Romli saat ditanya sikap partai usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guntur Romli menyebut partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan tetap di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi checks and balances.

“Sejak Rakernas V 2024 hingga detik ini, PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga sikap politik ini. Kalaupun ada perubahan sikap politik, akan dibahas di kongres nanti,” kata Guntur, Minggu (23/2/2025).

Kendati demikian, Guntur menegaskan PDIP tak mau disebut sebagai oposisi. 

Baca juga: Harga Sawit di Jambi Hari Ini di Level Rp3.527 per Kg

Baca juga: Kapal Motor Bermuatan Kelapa Tenggelam di Tanjab Timur Jambi

Guntur menilai PDIP lebih pas disebut sebagai "kekuatan penyeimbang" kekuasaan.

Guntur mengatakan posisi tersebut diambil PDIP agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

“Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga checks and balances, pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan,” kata Guntur dikutip Kompas.com.

“Ada adagium klasik dari Lord Acton: power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tanpa checks and balances akan melahirkan absolutisme."

Posisi politik PDIP disorot usai Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Kamis (20/2) lalu. Hasto ditahan terkait perannya yang diduga terlibat kasus Harun Masiku.

Usai penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan kader yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan ke Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret.

Dalam instruksi nomor 7295/IN/DPP/II/2025 tanggal 20 Februari, Megawati meminta para kader siap dan menunggu arahan lebih lanjut.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Tangani Warga Terdampak Banjir, Wali Kota Maulana dan Wawako Diza Pastikan Warga Terlayani

Baca juga: Kapal Motor Bermuatan Kelapa Tenggelam di Tanjab Timur Jambi

Baca juga: Harga Sawit di Jambi Hari Ini di Level Rp3.527 per Kg