Respon Gubernur Papua Soal Pelajar Tolak Makan Bergizi Gratis: Mungkin Tidak Paham Atau Dipengaruhi

TRIBUNJAMBI.COM - Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong merespon aksi unjuk rasa sejumlah pelajar menolak Makan Bergizi Gratis(MBG) di Papua.

Pelajar tersebut menuntut agar salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diganti dengan pendidikan gratis.

Menurut Ramses, program tersebut bertujuan baik, yakni meningkatkan gizi anak-anak.

Lalu bagaimana dengan penolakan pelajar terhadap program Makan Bergizi Gratis itu? Apa tanggapannya?

Ramses Limbong mengungkapkan perlu dilakukan penelusuran penyebab para pelajar itu melakukan penolakan.

“Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses kepada Tribun-Papua.com, Selasa 18 Februari 2025. 

Ramses mengatakan, jika anak-anak itu terlibat aksi karena dipengaruhi oleh pihak lain maka pihak lain itu perlu ditanya, terkait tujuan penolakan.

Terlebih kata Ramses, program MBG sendiri belum dilakukan di Papua namun sudah ada yang melakukan penolakan.

Baca juga: Sekretaris Disdik Injak Pelajar saat Aksi Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua Viral: Mohon Maaf

Baca juga: Polda Papua Bantah Gunakan Senjata Api saat Amankan Demo Tolak Makan Bergizi Gratis

“Provinsi Papua kan belum, kok tiba-tiba lakukan penolakan, makanya saya bilang ke wali kota untuk selesaikan dan konsepnya mau seperti apa,” imbuhnya.

Gubenur mengatakan masih banyak masyarakat kita yang butuh MBG. “Mungkin hanya sebagian kecil masyarakat yang (menolak) akibat tidak paham, atau dipengaruhi atau ada agenda apa di situ,” sambungnya.

Sementara itu, disinggung mereka demo tolak MBG karena mengiginkan pendidikan gratis, Gubernur Ramses menyampaikan bahwa pendidikan sudah harus gratis.

“Saya berharap penerimaan siswa baru tidak boleh menggunakan uang, nanti saya sampaikan itu ke wali kota dan bupati setempat,” ujarnya.

Begitu juga dengan anggaran, Gubernur Ramses menegaskan anggaran pendidikan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, khusunya SD hingga SMA.

“Nanti teknisnya saya tanyakan itu, sebab saya tidak langsung ke situ dan itu ditangani kabupaten/kota,”ujarnya.

Respon Pj Wali Kota Jayapura