Kades Kohod Arsin Laporkan Media ke Dewan Pers, Merasa Difitnah Soal Pagar Laut Tangerang

TRIBUNJAMBI.COM - Merasa dirugikan oleh pemberitaan media, Kepala Desa Kohod, Arsin, laporkan sejumlah media ke Dewan Pers.

Aduannya dugaan penyebaran berita fitnah dan hoaks.

Ini seperti dikatakan kuasa hukum Kades Kohod, Yunihar.

Kata dia, pemberitaan yang beredar di media sosial telah mencemarkan nama baik kliennya.

Oleh karenanya, mereka membuat laporan ke Dewan pers.

Yunihar mengatakan telah menelusuri pemberitaan yang menyebar di media online.

Mereka menemukan indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mendorong mereka untuk melaporkan kasus ini ke Dewan Pers.

Baca juga: Perizinan Belum Selesai Jadi Penyebab Helen’s Play Mart Disegel Sementara

Baca juga: Daftar 15 Wali Kota Bupati Gubernur di Sulawesi Utara Dilantik 20 Februari 2025, Mando s/d Sangihe

"Jadi, kami juga telusuri tracking media dan itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," ujar Yunihar kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2025). 

Meskipun laporan sudah diajukan, langkah hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi tersebut masih dalam tahap proses. 

Yunihar berujar, ia tengah melengkapi bukti-bukti sebelum melanjutkan tindakan hukum.

Terkait jumlah media yang dilaporkan, Yunihar tidak memberikan angka pasti. 

Namun, ia memastikan bahwa lebih dari satu media telah dilaporkan. 

"Yang dilaporkan? Saya lupa tuh, nanti saya coba tanya lagi ke tim ya. Tapi lebih dari satu sih, yang memang dari pemberitaannya jelas-jelas itu fitnah dan hoaks," katanya.

Meskipun serangan di media sosial terus mengalir, Arsin memilih untuk tidak terlalu merespons. 

Menurut Yunihar, kliennya menyadari dinamika dunia digital saat ini, di mana media sosial sering dianggap sebagai "hakim tertinggi". 

"Di satu sisi, klien kami memaklumi karena memang dunia medsos hari ini kan hakim paling tinggi. Jadi kalau diklarifikasi sepertinya tidak akan berpengaruh juga," jelasnya.

Yunihar menegaskan bahwa sikap diam Arsin bukan berarti ia pasrah. 

Baca juga: Helens Play Mart Disegel Satpol PP Kota Jambi, Perizinan Belum Selesai

Baca juga: Jadwal Imsak Muarojambi dan Buka Puasa 14 Maret 2025

Sebaliknya, Arsin tetap mengikuti proses hukum yang ada dan menyampaikan fakta-fakta yang diketahuinya sebagai kepala desa.

"Diam bukan berarti pasrah ya, tapi tidak mau memperumit aja," kata Yunihar. 

Dengan langkah hukum yang diambil Arsin, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan nama baiknya dapat dipulihkan dari berbagai tuduhan yang tidak berdasar.

Polemik Arsin

Nama Arsin pertama kali mencuat saat ia berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. 

Saat itu, Nusron meninjau area laut yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan pagar laut di Tangerang. 

Arsin ngotot bahwa pagar laut di area tersebut dulunya merupakan empang yang perlahan hilang ditelan air laut akibat abrasi.

Di sisi lain, Arsin dikenal sebagai sosok orang kaya baru (OKB) di desanya. Arsin disebut memiliki berbagai aset bernilai tinggi sejak menjadi kades.

Mobil Rubicon milik Arsin juga sempat disorot Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf. 

Pasalnya, kata Dede, anggota DPR saja belum tentu bisa membeli Rubicon. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Merasa Difitnah, Kades Kohod Arsin Serang Balik dan Laporkan Media ke Dewan Pers", 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Perizinan Belum Selesai Jadi Penyebab Helen’s Play Mart Disegel Sementara

Baca juga: Daftar 8 Bupati Wali Kota Gubernur di Kalimantan Timur Dilantik 20 Februari, 3 Pasangan Batal

Baca juga: Perayaan Cap Go Meh di Kota Jambi, Penampilan Tatung dan Barongsai Pukau Masyarakat