KKB Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo, Ancam Tembak dan Bakar Sekolah

TRIBUNJAMBI.COM - Kelompoko Kriminal Bersenjata atau KKB Papua menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto untuk dilaksanakan di Papua.

Tidak hanya menolak, kelompok separatis itu juga mengancam akan menembak dan membakar gedung sekolah lokasi program tersebuit berjalan.

Program dari Presiden Prabowo itu sebelumnya menjadi sorotan di Bumi Cendrawasih itu.

Beredar di sosial media sejumlah pelajar di Kabupaten Yahukimo melakukan penolakan program Makan Bergizi Gratis tersebut.

Selain dari pelajar itu, penolakan juga datang dari KKB Papua dengan menyertakan ancaman.

Ancaman yang dilontarkan itu tidak hanya berupa gangguan fisik, tetapi juga narasi negatif untuk menghalangi langkah dari pemerintah pusat tersebut.

Para pelajar tersebut melakukan penolakan program Presiden Prabowo itu dengan menuntut menggantinya dengan program lain.

Mereka meminta Presiden Prabowo menggantinya dengan pendidikan gratis. Program tersebut menurut mereka lebih dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: Kronologi Kanit Intelkam Polsek Ditembak KKB Papua di Yahukimo, Satgas: Pura-pura Belanja

Baca juga: Ngamukk, Anggota KKB Papua Bakar 4 Bangunan, Dipicu Istri Selingkuh

Sementara itu di tempat terpisah, KKB Papua akan melakukan tindakan ekstrem jika program tersebut dijalankan di Papua.

Tindakan ekstrem tersebut berupa penembakan hingga pembakaran gedung sekolah tempat program itu berjalan.

Terkait ancaman tersebut, TNI-Polri diharapkan dapat melakukan penegakan hukum bagi pihak yang menghalangi Program Makan Bergizi Gratis itu. Seperti yang dilakukan KKB Papua.

“Polri, sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri, harus menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam jalannya program MBG,” ungkap Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, saat dihubungi Kompas.com, pada Selasa (4/2/2025). 
Khairul menekankan pentingnya koordinasi yang jelas dan terstruktur antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani polemik di Papua. 

“TNI bisa berperan dalam mendukung pengamanan di daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi, terutama wilayah yang sulit dijangkau oleh Polri,” ujar dia.

Dia juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat program MBG.

Serta membangun kepercayaan warga terhadap negara agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang ingin mengintervensi program tersebut.

Baca juga: 1 Anggota KKB Papua Berhasil Dibekuk di Yahukimo, 2 Tahun DPO, Ini Kasusnya