Selain Tangerang dan Bekasi, Pagar Laut di Perairan Ada di Sidoarjo, 656 Ha dan Bersertifikat HGB

Pagar laut di Sidoarjo

TRIBUNJAMBI.COM - Selain di Tangerang dan Bekasi, kawasan perairan dibangun pagar laut juga ada di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

Tak tanggung-tanggung, pagar laut di berada dekat dengan Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar Surabaya membentang hingga Sidoarjo, dengan luasan 656 hektar.

Kawasan ini juga sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Temuan ini awalnya diunggah Dosen pengajar di Universitas Airlangga (Unair), Thanthowy Syamsuddin melalui akun X miliknya, @thanthowy, Minggu (19/1/2025).

Unggahan ini lantas di repost pengamat perkotaan Elisa Sutanudjaja.

Thanthowy mengaitkan temuan soal SHGB di perairan Surabaya itu dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), Surabaya Waterfront Land (SWL).

Baca juga: Nama Lengkap dan Profil Aguan, Bos Agung Sedayu Grup, Disebut Punya HGB Pagar Laut di Tangerang

Baca juga: Warga Jambi Temukan Mayat Laki-laki tanpa Identitas di Telanaipura

Saat ini, proyek tersebut juga tengah menjadi perbincangan di kalangan warga Surabaya.

"Cik, aku juga nemu sesuatu di PSN Waterfront Surabaya. Ada area HGB ± 656 ha di timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar," tulis Thanthowy melalui akun tersebut.

Mencapai 656 ha, ada tiga koordinat lokasi yang terungkap masuk dalam HGB tersebut.

Di antaranya, koordinat 7.342163°S, 112.844088°E, koordinat 7.355131°S, 112.840010°E, dan koordinat 7.354179°S, 112.841929°E.

Unggahan tersebut lantas menjadi perbincangan masyarakat maya.

Hingga Senin (20/1/2025) malam, unggahan ini telah disukai 1.388 akun, diposting ulang oleh 774 akun, dan menjangkau 184 ribu tayangan.

Dikonfirmasi terkait unggahan tersebut, Thanthowy menjelaskan, dirinya awalnya gundah terhadap temuan di Tangerang.

Yang mana, lokasi yang menjadi titik pagar laut tersebut telah mendapatkan HGB.

"Kemudian kami cek yang ada di Surabaya. Ternyata, juga telah ada HGB-nya. Ada 3 plot dengan total luas sekitar 656 hektare," kata Thanthowy kepada Surya.co.id dikonfirmasi, Senin (20/1/2025).

Area tersebut berada dekat dengan Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar Surabaya membentang hingga Sidoarjo.

"Setelah saya cek dengan Google Earth, ternyata laut," katanya.

Baca juga: Viral Video Wakil Ketua DPRD Merangin Marah saat Rapat sampai Lempar Kotak Tisu

Baca juga: KKP dan TNI AL Sepakat Bongkar Pagar Laut, Ribuan Personil Dikerahkan, 233 Kapal Nelayan Ikut Bantu

Hal ini memunculkan kekawatiran terhadap pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Yang mana, pemerintah dilarang memberikan hak pengusahaan atau konsesi agraria di perairan pesisir bagi para pengusaha.

"Mengutip putusan MK, seharusnya tidak ada pemanfaatan ruang di atas perairan," kata Thanthowy.

Melalui unggahan ini, pihaknya ingin membuka forum diskusi sekaligus menunggu jawaban dari pemangku kepentingan.

Terkait adanya temuan ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengecam keberadaan HGB di atas perairan.

Deni menyebut, pihaknya akan memanggil pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim.

“Di atas laut mana pun, kami melihat ini sebagai pelanggaran serius. Putusan MK 85/PUU-XI/2013 jelas-jelas melarang pemanfaatan ruang untuk HGB di atas perairan."

"Kami akan segera memanggil Pemprov Jatim dan BPN Jatim untuk meminta penjelasan,” tegas Deni, Selasa (21/1/2025), dilansir Surya.co.id.

Lebih lanjut, Deni mempertanyakan soal dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Kami juga mempertanyakan apakah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sudah diterbitkan."

"Jika tidak ada, berarti ini pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” ucapnya. 

Lantas, Deni menjelaskan, Putusan MK 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial berbasis HGB, karena melanggar hak lingkungan hidup.

Deni menilai, kawasan mangrove yang kemungkinan terdampak, juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim.

“Kami di DPRD Jatim tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan meminta pemprov dan BPN untuk membatalkan status HGB tersebut, dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” tegas Deni.

Baca juga: Video Kebakaran Bedeng Depan SMA 10 Batanghari, Diduga Karena Kompor Meledak

Selanjutnya, kejelasan status kawasan ini diharapkan segera terungkap dalam waktu dekat.

Sementara itu, pihak Pemprov Jatim masih berkoordinasi dengan Kanwil BPN Jatim, terkait dugaan munculnya HGB di atas laut Jawa Timur. 

Hal tersebut, disampaikan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Selasa (21/1/2025). 

"Kami baru koordinasi (soal dugaan munculnya HGB di atas laut Jawa Timur), kami menunggu dari Kanwil BPN untuk rapat membahas masalah ini," kata Adhy. 

Ia mengaku, belum tahu apakah juga terjadi HGB di atas laut Jawa Timur, seperti yang terjadi di Tangerang, Banten.

Pada prinsipnya, kata Adhy, HGB di dasar laut belum bisa dilakukan. 

"Kalau terjadi, kami akan mengikuti kebijakan pusat. Tapi, kami menunggu hasil verifikasi BPN," ungkapnya.

Adhy menjelaskan, selama ini yang dilakukan Pemprov Jatim, yaitu, tata ruang laut untuk zona industri, zona biota laut dan kabel listrik.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Terbit Sertifikat HGB Seluas 656 Hektare di Atas Perairan Surabaya, Milik Siapa?, 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Nama Lengkap dan Profil Aguan, Bos Agung Sedayu Grup, Disebut Punya HGB Pagar Laut di Tangerang

Baca juga: Kronologi Wakil Ketua DPRD Merangin Marah sampai Lempar Kotak Tisu yang Videonya Viral

Baca juga: Viral Video Kebakaran Bedeng di Batanghari, Asap Tebal Mengepul