100 Hari Prabowo-Gibran, Peluang Mempercepat Transisi Energi Indonesia
IESR menilai pemerintah perlu segera menerjemahkan komitmennya bertransisi energi dengan mengeluarkan rencana untuk meningkatkan pemanfaatan
lihat foto
Selama 100 hari ini, pemerintah Prabowo-Gibran masih belum memiliki strategi penurunan subsidi energi kotor dan mengatasi dampak harga energi jika subsidi dikurangi secara bertahap dan dibuat tepat sasaran.
Selama 100 hari, reformasi kebijakan pemberian harga DMO batubara kepada PLN juga belum ada di radar para pembuat kebijakan. IESR juga mendorong pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan ini terhadap akselerasi pengembangan energi terbarukan.
IESR merekomendasikan ketimbang mempertahankan subsidi batubara dalam bentuk Domestic Market Obligation (DMO) USD70/ton kepada PLN, yang menghambat keekonomian energi terbarukan, sebaliknya pemerintah membuat skema pendanaan baru untuk membantu pendanaan transisi energi di Indonesia.
Ini bisa dilakukan dengan cara memungut 2,5-5 persen dari nilai batubara yang diekspor.
IESR memperkirakan pemerintah dapat menghimpun lebih dari USD 1,25-USD 2,5 milyar per tahun dari pungutan ini. Dana ini dapat membantu pembiayaan investasi pembangkit energi terbarukan dan transmisi yang dilakukan oleh PLN dan pemilik wilus lainnya. (RLS)
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: 5 Berita Populer di Jambi - Kekayaan Mayor Teddy, Menpar Widiyati Menteri Terkaya, Bos Mira Ditahan
Baca juga: Progres Program Tanam Padi PTPN, Tumbuh Subur dan Potensi Tambah Pendapatan Petani Sawit
Baca juga: Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN 2022-2024 Dikaitkan Penerbitan 280 Sertifikat di Pagar Laut Tangerang
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.