Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Kristiyanto Jadi Target, Ronny Talapessy: Bakal Ditahan Sebelum Kongres

PDIP, KPK dan Hasto Kristiyanto.

TRIBUNJAMBI.COM - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) disebut menjadi target dan akan dilakukan penahanan sebelum berlangsungnya Kongres PDIP.

Kabar tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

"Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI-P mas Hasto Kristiyanto ditarget akan ditahan sebelum kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ronny dipantau dari Breaking News Kompas TV.

Menurut penjelasan Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu, penahanan Hasto tersebut diduga bertujuan menggangu proses konsolidasi partainya.

"Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI-P agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo dan aparaturnya di penghujung kekuasaannya," tegas Ronny.

Lebih lanjut, ia pun menyinggung terkait proses hukum kasus yang menjerat Hasto yang bergulir di Lembaga Antirasuah.

Pihaknya menilai perkara yang menjerat hasto bukanlah penegakan hukum, melainkan kasus politik.

"Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, penetapan tersangka, dan yang terakhir penggeledahan Sekjen PDI-P mas Hasto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum," jelasnya.

"Tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan menarget, mengganggu atau mengawut-awut internal pantai menjelang kongres," sambungnya.

Meski demikian, ia menegaskan PDIP tetap menghormati proses hukum tersebut.

Baca juga: PDIP Sindir Pimpinan KPK saat Ini, Ronny Talapessy: KPK Edisi Jokowi

Baca juga: Ahok Usai Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi LNG: Bukan di Zaman Saya

"PDIP akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti aturan atau hukum acara pidana yang ada," ujarnya.

Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto merupakan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan Harun Masiku buronan KPK.

Pada kasus yang sama, Hasto juga ditetapkan menjadi tersangka perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Terbaru, KPK melakukan penggeledahan terhadap dua rumah Hasto yang terletak di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta.

Dalam upaya paksa yang dilakukan Selasa (7/1), pihak KPK menyita barang bukti elektronik dan surat berupa catatan.

Barang bukti tersebut diduga terkait dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto. 

Hasto Konfirmasi akan Penuhi Panggilan KPK

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya muncul ke publik dan memastikan akan memenuhi undangan pemeriksaan KPK pada Senin (13/9/2025) pekan depan.

Hasto muncul dalam konferensi pers persiapan HUT ke-52 PDI Perjuangan. 

Dalam kesempatan tersebut, Hasto menjawab pertanyaan mengenai pemeriksaan dirinya pada Senin, 13 Januari 2025, di KPK.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan KPK Baru Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Soal Dugaan Kasus Suap

Ia menegaskan bahwa dirinya akan hadir untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya terkait kasus Harun Masiku di hadapan penyidik.

KPK Edisi Jokowi

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ronny Talapessy menyindir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu menyebut bahwa pimpinan KPK yang menjabat saat ini sebagai edisi Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini, bisa disebut sebagai KPK edisi Jokowi," kata Ronny dalam konferensi pers, Kamis (9/1/2025) petang, dipantau dari Breaking News KompasTV.

Ia pun menyoroti proses seleksi para pimpinan KPK periode 2024-2029.

Ronny Talapessy menilai saat itu Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden tak menghiraukan kritik publik, mulai dari akademisi hingga aktivis korupsi.

"Diakhir kekuasannya mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya, agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik," jelasnya.

"Sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda yang kami menduga mengkriminaliasasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDI-P melalui Sekjen PDI-P mas Hasto," sambungnya.

Baca juga: Daftar 6 Kepala Daerah di Jambi yang Telah Resmi Ditetapkan KPU

Menurutnya dugaan kriminalisasi tersebut dilakukan karena Hasto bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi.

Selain itu, pihaknya menyebut KPK saat ini edisi Jokowi, karena tidak menggubris, dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil.

Diantaranya laporan terkait dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok medan yang diduga melibatkan Bobi dan keluarga Jokowi lainnya.

Lebih lanjut, Ronny pun menyatakan, pihaknya menyerukan agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDI-P tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak meng-awut-awut partai," tegasnya.

Sebagai informasi lima pimpinan KPK periode 2024-2029, yakni Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Polisi Selidiki Kasus Pencurian BBM 50 Liter di Jambi Timur oleh Pemobil

Baca juga: LINK Live Streaming Sidang Gugatan Pilkada di MK untuk Provinsi Jambi

Baca juga: Jadwal Imsak Ramadhan dan Buka Puasa Kota Sungai Penuh 5 Maret 2025

Baca juga: PDIP Sindir Pimpinan KPK saat Ini, Ronny Talapessy: KPK Edisi Jokowi