Komnas HAM Papua Sebut OPM atau KKB Siap Negosiasi dengan Pemerintah

KKB Papua.

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mengungkapkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB Papua disebut bersedia untuk melakukan perundingan atau negosiasi dengan pemerintah. 

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey dalam konferensi pers di Kota Jayapura pada Selasa (10/12/2024).

Kepolisian mengkategorikan TPNPB-OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna penegakan hukum.

“Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan,” kata Frits.

Upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua.

Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul "Membuka Ruang dan Membangun Dialog".

Frits menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD.

Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut.

"Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan," ujar dia.

Baca juga: 31 Kios di Papua Pegunungan Hangus Terbakar, Diduga Sengaja Dibakar OTK, Apa Motifnya?

Baca juga: Jenazah Aiptu Hidayat Tiba di Magetan Jatim Hari Ini, Dibacok OTK di Papua Pegunungan

Frits juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI-Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.

Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

 "Meminta aparat keamanan dan TPNPB-OPM agar menghormati hukum HAM dan hukum humaniter dengan memastikan rasa aman bagi warga sipil secara keseluruhan."

"Tanpa menimbulkan ketakutan dan menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata," pinta dia.

Lebih lanjut, Frits mendesak TPNPB-OPM untuk tidak melakukan tindakan perusakan yang dapat merusak fasilitas publik dan mengganggu pelayanan publik serta kondisi keamanan di wilayah Papua.

Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik di Papua, dan mewujudkan perdamaian bagi masyarakat setempat.

Komnas HAM: 85 Kasus Kekerasan, 71 Korban Tewas di 2024

Komnas HAM Perwakilan Papua mencatat 85 kasus kekerasan yang terjadi di Papua dari 1 Januari hingga 9 Desember 2024. 

Ketua Komnas HAM Papua, Frits B Ramandey menyampaikan itu dalam keterangan pers yang disampaikan kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2024). 

"85 kasus ini didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan (kontak tunggal)," kata Frits. 

Ia merinci, dari total kasus tersebut, terdapat 55 kasus penembakan, 14 kasus penganiayaan, 10 kasus perusakan, dan enam kasus kerusuhan. 

Frits menjelaskan, peristiwa kekerasan ini menyebabkan lebih dari satu tindakan kekerasan di Papua. 

Baca juga: Brigpol Tri Yudha, Polisi yang Dibacook OTK di Lanny Jaya Papua Pegunungan Meninggal Dunia

Kabupaten Puncak tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 13 kasus, diikuti oleh Kabupaten Intan Jaya dengan 11 kasus, serta Yahukimo dan Paniai masing-masing 10 kasus. 

Kabupaten Puncak Jaya mencatat sembilan kasus, Pegunungan Bintang tujuh kasus, dan Nabire lima kasus. 

Sementara itu, Jayawijaya, Dogiyai, Mimika, dan Keerom masing-masing mencatat tiga kasus, Nduga dan Maybrat dua kasus, serta Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Manokwari, dan Kota Jayapura masing-masing satu kasus. 

Akibat dari berbagai kasus kekerasan tersebut, Frits menyebutkan, ada 114 orang menjadi korban, terdiri dari 71 orang meninggal dan 43 orang luka-luka. 
Dari jumlah tersebut, 68 orang merupakan warga sipil, dengan 40 orang meninggal dan 28 orang luka-luka. 

Selain itu, 26 aparat keamanan juga menjadi korban, di mana 15 orang meninggal dan 11 orang luka-luka. Terdapat pula 19 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menjadi korban, dengan 15 orang meninggal dan empat orang luka-luka, serta satu warga negara asing yang meninggal dunia. 

Menyikapi situasi ini, Frits mewakili Komnas HAM Perwakilan Papua menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban yang meninggal, dan luka-luka akibat rentetan kekerasan yang terus terjadi. 

Ia menekankan pentingnya perhatian dari semua pihak, terutama Pemerintah, untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengakhiri atau meminimalisasi konflik kekerasan di Papua. 

"Meminimalisir konflik kekerasan dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip HAM. Inilah yang harus dilakukan ke depan," tegas dia.

Jumlah Jaringan dan Anggota KKB Papua.

jumlah jaringan dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dan jumlah senjata yang dimiliki hingga saat ini.

Jenderal Listyo mengungkapkan data itu pada rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024). 

Dia menyebutkan bahwa hingga saat ini  ada 24 jaringan kelompok kriminal bersenjata tersebut.

Baca juga: 3.318 Warga dari Lansia Hingga Ibu Hamil Mengungsi ke Hutan, Karena Militer Masuk ke Papua?

Kemudian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan total anggota KKB Papua hingga saat ini diperkirakan mencapai 1.438 orang. 

Jenderal Listyo bahkan mengungkap bahwa kelompok tersebut juga dilengkapi senjata api (senpi). 

"Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 angggota dan mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan," kata Sigit.

Dari data yang dipaparkan Sigit, daerah rawan KKB di Papua berada di Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika.

Jenderal Listyo menilai, hal ini mengakibatkan Papua menjadi daerah dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). 

"Dan ini tentunya memiliki kerawanan yang tinggi khususya pada saat pilkada nanti sehingga kami memang mmberikan perhatian khusus," ujarnya.

Selain itu, ia memaparkan data gangguan KKB sejak awal 2024 hingga saat ini. 

Tercatat, ada 217 aksi dengan jumlah 104 korban dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 luka-luka. 

"Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban," ungkapnya. 

Selanjutnya, Sigit mengungkap, ada kelompok KKB yang bergerak secara politik. 

Hingga saat ini, mereka sudah melakukan setidaknya 205 aksi.

"Mereka melakukan 205 aksi ada 4 kelompok dari mulai KNPB, ULMWP, GRPWP, dan seterusnya," kata Sigit. 

Jenderal bintang empat ini menambahkan, kelompok KKB yang bergerak secara politis itu kerap mengangkat aksi isu marginalisasi dan diskriminasi, sejarah intergrasi dan status politik, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua. 

"Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua," ujar Sigit.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Raffi Ahmad Rela Jadi Panitia di Resepsi Pernikahan Zumi Zola dan Putri Zulhas

Baca juga: LINK Live Streaming Vietnam vs Indonesia di Piala AFF 2024, Kick off 20.00 WIB

Baca juga: Anak 3 Tahun Diduga Hanyut di Sungai Batang Tembesi Sarolangun, Proses Pencarian Berlangsung

Baca juga: Prediksi Skor Atlético Madrid vs Getafe , Cek Head to Head dan Statistik Tim di La Liga

Sebagian artikel ini tayang di Tribun-Papua.com