Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua Selama 2024, Imparsial: Ilegal, Terjadi Kontak Senjata di Pemukiman

Polemik di Papua.

TRIBUNJAMBI.COM - Sebanyak ribuan pasukan dikirimkan ke tanah Papua sepanjang tahun 2024. Angka tersebut diungkapkan Ardi Mando Adiputra selaku Direktur Imparsial.

Dia menyebutkan pasukan yang dikirim tersebut ilegal.

Ardi mengatakan itu dengan menegaskan bahwa status Daerah Operasi Militer (DOM) Papua telah dicabut. Kata dia, DOM tersebut resmi dicabut setelah reformasi.

"Kami mencatat sepanjang tahun 2024 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 3.187 pasukan non-organik ke tanah Papua. Hal ini belum ditambah dengan jumlah pasukan yang tidak diketahui jumlah pastinya," ujar Ardi pada Selasa (10/12/2024). 

"Penting diingat, pengiriman pasukan ini merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI," lanjut dia. 

Dalam beleid itu, ditegaskan bahwa operasi militer selain perang hanya dapat dilakukan setelah adanya kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu kebijakan politik pemerintah bersama dengan DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR. 

Pendidikan yang Berguna Artikel Kompas.id Sementara ini, selama ini tidak ada satu pun kebijakan atau keputusan politik untuk mengirimkan pasukan TNI ke Tanah Papua. 

Imparsial menilai, pengiriman pasukan secara ilegal dan penebalan personel merupakan bukti nyata ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Baca juga: Lagi Lagi Berulah, KKB Papua Tembak Anggota Polisi di Puncak Jaya, Begini Kondisi Terkini

Baca juga: KKB Papua Akhirnya Bebaskan 15 Pekerja Puskesmas yang Disandera: Operasi Penyelamatan Darurat

Memperkuat pengaruh militer di wilayah yang rentan konflik dianggap tak selaras dengan janji mengutamakan dialog dan pendekatan damai. 

"Akibatnya korban terus berjatuhan karena kontak senjata selalu terjadi di pemukiman warga," ujar Ardi. 

"Berdasarkan hasil pemantauan Imparsial sepanjang tahun 2024 setidaknya telah terjadi 18 peristiwa kekerasan konflik bersenjata di Papua," imbuhnya. 

Kontak senjata ini sedikitnya telah menewaskan 9 orang anggota TNI dan Polri serta 4 masyarakat sipil. Sejumlah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau yang disebut KKB Papua dan warga setempat juga luka-luka. 

Imparsial juga menyoroti potensi konflik di Papua yang semakin mengkhawatirkan akibat pemekaran wilayah dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti program Food Estate di Merauke. 

"Imparsial memandang program Food Estate yang diikuti dengan penambahan dan pembentukan lima batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di tanah Papua tidak hanya penyimpangan peran TNI tetapi juga berpotensi memperparah spiral kekerasan," jelas Ardi. 

"Konflik antara TNI dengan masyarakat yang menimbulkan pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi, apalagi berdasarkan keterangan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa pembukaan lahan sejuta hektar dikendalikan langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih," lanjutnya.

Jumlah Jaringan dan Anggota KKB Papua.

jumlah jaringan dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dan jumlah senjata yang dimiliki hingga saat ini.

Jenderal Listyo mengungkapkan data itu pada rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024). 

Baca juga: Siapa Lekagak Telenggen? Ini Profil Pimpinan KKB Disebut Otak Aksi Teror di Papua Tengah, 2 Tewas

Dia menyebutkan bahwa hingga saat ini  ada 24 jaringan kelompok kriminal bersenjata tersebut.

Kemudian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan total anggota KKB Papua hingga saat ini diperkirakan mencapai 1.438 orang. 

Jenderal Listyo bahkan mengungkap bahwa kelompok tersebut juga dilengkapi senjata api (senpi). 

"Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 angggota dan mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan," kata Sigit.

Dari data yang dipaparkan Sigit, daerah rawan KKB di Papua berada di Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika.

Jenderal Listyo menilai, hal ini mengakibatkan Papua menjadi daerah dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). 

"Dan ini tentunya memiliki kerawanan yang tinggi khususya pada saat pilkada nanti sehingga kami memang mmberikan perhatian khusus," ujarnya.

Selain itu, ia memaparkan data gangguan KKB sejak awal 2024 hingga saat ini. 

Tercatat, ada 217 aksi dengan jumlah 104 korban dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 luka-luka. 

"Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban," ungkapnya. 

Selanjutnya, Sigit mengungkap, ada kelompok KKB yang bergerak secara politik. 

Hingga saat ini, mereka sudah melakukan setidaknya 205 aksi.

Baca juga: Kronologi 2 Anggota KKB Tewas di Papua Tengah: Kedapatan Masuk Kota, Baku Tembak dengan Aparat

"Mereka melakukan 205 aksi ada 4 kelompok dari mulai KNPB, ULMWP, GRPWP, dan seterusnya," kata Sigit. 

Jenderal bintang empat ini menambahkan, kelompok KKB yang bergerak secara politis itu kerap mengangkat aksi isu marginalisasi dan diskriminasi, sejarah intergrasi dan status politik, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua. 

"Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua," ujar Sigit.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Prediksi Skor Club Brugge vs Sporting CP , Cek Head to Head dan Statistik Tim di Liga Champions

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 12 Halaman 126, Ahli Waris Utama

Baca juga: Terdakwa Pembunu Gajah Umi di Tebo Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara Denda Rp 50 Juta

Baca juga: Raden Najmi Hadiri Peringatan Hari Persatuan Dharma Wanita

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com