Konflik di Suriah

Israel Rebut Perbatasan Suriah Setelah 50 Tahun Dikuasasi Zona Penyangga, PM: Perjanjian 1974 Runtuh

Tayang: Senin, 9 Desember 2024 19:48 WIB

Editor: Darwin Sijabat

Israel Rebut Perbatasan Suriah Setelah 50 Tahun Dikuasasi Zona Penyangga, PM: Perjanjian 1974 Runtuh

Ist/ Kolase Tribun Jambi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa perjanjian perbatasan tahun 1974 dengan Suriah telah runtuh.

Baca Selanjutnya:

Perbandingan Gaji DPR RI Sesudah dan Sebelum Pemangkasan Tunjangan-Fasilitas: Selisih Rp40 Juta

Perang Suriah.

TRIBUNJAMBI.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa perjanjian perbatasan tahun 1974 dengan Suriah telah runtuh.

Dia menambahkan bahwa ia telah memerintahkan tentara Israel untuk merebut zona penyangga di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Netanyahu, yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan perang Gaza, membuat pengumuman tersebut saat berkunjung ke daerah perbatasan Israel-Suriah.

Perdana menteri mengatakan ia telah memerintahkan (militer) kemarin untuk merebut zona penyangga dan posisi komando di dekatnya.

Menyusul kebijakan itu, Israel melancarkan tiga serangan udara di ibu kota Suriah pada Minggu terhadap sebuah kompleks keamanan dan sebuah pusat penelitian pemerintah yang menurutnya di masa lalu digunakan oleh Iran untuk mengembangkan rudal, dua sumber keamanan regional mengatakan kepada Reuters pada Minggu.

Serangan hari Minggu, pada hari pemberontak menggulingkan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad, menyebabkan kerusakan parah pada kantor pusat bea cukai dan bangunan-bangunan yang berdekatan dengan kantor intelijen militer di dalam kompleks keamanan, yang terletak di distrik Kafr Sousa, Damaskus, kata sumber tersebut.

"Kami tidak akan membiarkan kekuatan musuh apa pun membangun diri di perbatasan kami. Kami bertindak pertama dan terutama untuk melindungi perbatasan kami," katanya.

"Daerah ini telah dikuasai selama hampir 50 tahun oleh zona penyangga yang disepakati pada tahun 1974, Perjanjian Pemisahan Pasukan. Perjanjian ini telah runtuh, tentara Suriah telah meninggalkan posisi mereka."

Zona penyangga yang dipatroli Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terletak di antara Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan provinsi Quneitra, dibuat untuk memisahkan pasukan militer Israel dan Suriah.

Pasukan Pengamat Pelepasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDOF) dibentuk untuk memantau gencatan senjata dan memastikan kedua belah pihak mematuhi perjanjian tersebut.

Pasukan UNDOF telah ditempatkan di zona penyangga tersebut sejak tahun 1974.

Pada hari Minggu, Netanyahu juga mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa yang menyebabkan jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah.

"Ini adalah hari bersejarah dalam sejarah Timur Tengah," katanya, menurut laporan media Israel.

"Rezim Assad adalah mata rantai utama dalam poros kejahatan Iran, rezim ini telah jatuh."

"Ini adalah akibat langsung dari pukulan yang telah kami lakukan terhadap Iran dan Hizbullah, pendukung utama rezim Assad," kata Netanyahu.

"Hal ini telah menciptakan reaksi berantai di seluruh Timur Tengah dari semua pihak yang ingin terbebas dari rezim yang menindas dan tirani ini," Netanyahu menambahkan, dengan mengatakan bahwa pelarian Assad dari Suriah membawa serta "peluang baru".

Ia mengatakan negaranya akan mengikuti kebijakan "tetangga yang baik" dan menawarkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Suriah sambil "menghindari" mengambil peran aktif dalam peristiwa internal.

"Ratusan anak Suriah lahir di sini, di Israel," katanya, seraya menambahkan bahwa negaranya mengulurkan tangan untuk perdamaian dengan Druze, Kurdi, Kristen, dan Muslim di Suriah.

Selama dua tahun terakhir, Israel telah melakukan banyak serangan terhadap Suriah, dengan mengklaim menargetkan aset militer Iran serta Hizbullah dan kelompok lain yang didukung Iran di negara tersebut.

Serangan tersebut terutama difokuskan pada wilayah di sekitar Damaskus, Homs, Aleppo, dan provinsi Quneitra, terkadang mengganggu infrastruktur utama dan menyebabkan korban jiwa, termasuk beberapa kematian warga sipil.

Pemberontak Kuasai Pemerintahan

Kelompok pemberontak suriah mengumumkan berakhirnya kekuasaan Presiden Bashar al-Assad pada Minggu (8/12/2024).

Mereka mengeklaim telah menggulingkannya ketika berhasil mengusasi Ibu Kota Damaskus dan membuat Bashar al-Assad melarikan diri.

Kemajuan pesat para pemberontak Suriah di hari-hari terakhir telah menghidupkan kembali perang selama bertahun-tahun yang telah dimulai 13 tahun lalu atau pada 2011, ketika Assad menindas protes-protes anti-pemerintah.

Presiden Suriah Kabur

Presiden Suriah Bashar Al-Assad dikabarkan meninggalkan negaranya ke lokasi yang dirahasiakan setelah pemberontak berhasil mengambil alih pemerintahan.

Kabar tersebut dilansir dari Associated Press menurut pemantau perang oposisi Suriah.

Kepala Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan kepada Associated Press bahwa Assad melakukan penerbangan dari Damaskus pada Minggu (8/12/2024) pagi.

Laporan tersebut muncul tidak lama setelah para pemberontak mengatakan mereka telah memasuki Damaskus.

Ini adalah pertama kalinya pasukan oposisi mencapai Damaskus sejak tahun 2018, ketika pasukan Suriah merebut kembali daerah-daerah di pinggiran ibu kota setelah pengepungan selama bertahun-tahun.

Meski begitu media pemerintah Suriah membantah rumor media sosial bahwa Assad meninggalkan negaranya.

Assad disebutkan tengah menjalankan tugasnya di Damaskus.

PM Bertahan di Rumah

Berbeda dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kabur, Perdana Menteri (PM) Suriah Mohammad Ghazi Jalali menyatakan tidak akan meninggalkan negaranya pasca pemberontak berhasil merebut pemerintahan.

Dia mengungkapkan bahwa posisinya saat ini berada di dalam rumah dan belum ada keluar dari rumah.

“Saya berada di rumah saya dan saya belum keluar, dan ini karena saya adalah bagian dari negara ini, dan tidak tahu ada negara lain yang menjadi rumah saya,”katanya dilansir dari Syria pm's Office via Facebook/AP.

Dibalik itu, dia menyatakan siap menyambut pemerintahan baru.

“Kami siap bekerja sama dengan pimpinan baru dan memfasilitasi apa yang mereka butuhkan agar berbagai berkas pemerintahan dapat dilimpahkan dengan lancar dan sistematis dengan tetap menjaga fasilitas negara,”jelasnya.

Kondisi WNI

Kelompok pemberontak berhasil merebut pemerintahan dengan menggulingkan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.

Lalu bagaimana kabar Warga Negara Indonesia (WNI) di negara yang tengah berkonflik tersebut?

Kondisi WNI di Suriah disampaikan Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha.

Dia mengungkapkan bahwa WNI di Suriah dalam kondisi aman usai rezim Bashar Al-Assad digulingkan, Minggu (8/12/2024).

Judha menyebut KBRI Damaskus sempat terdampak pertempuran merebut ibu kota Suriah itu pada Minggu (8/12).

Namun, ia memastikan tidak ada WNI yang terluka.

“Terdapat peluru nyasar yang mengenai atap gedung KBRI dan tembus hingga ruang rapat, namun tidak ada WNI yang terluka,” kata Judha Nugraha dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip Antara.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI telah menetapkan status Siaga 1 atau status siaga tertingi di wilayah Suriah.

Penetapan status siaga tersebut menanggapi kondisi Suriah yang sedang mengalami transisi kekuasaan.

Bashar Al-Assad sendiri dilaporkan telah kabur ke luar negeri dan mencari suaka di Moskow, Rusia.
Damaskus kini dikuasai oleh kelompok pemberontak yang dipimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

Judha Nugraha menyampaikan, terdapat 1.162 WNI yang tercatat berada di Suriah. Sebagian besar WNI itu adalah pekerja migran yang tinggal di Damaskus.

Judha menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan WNI di Suriah. Kemlu RI, KBRI Damaskus, dan Perwakilan RI di Timur Tengah disebut terus memerhatikan perkembangan situasi di Suriah secara saksama.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News