Tolak Transmigrasi di Papua
Demo Hari Ini, Warga Papua Tolak Program Transmigrasi Presiden Prabowo, KNPB:Ancaman Serius Bagi AOP
KNPB menggelar demo hari ini untuk menolak program transmigrasi yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto.
Sebagian di antara mereka mengenakan koteka.
Koordinator aski di Perumnas II Waena, Mungguar Pahabol khawatir masyarakat adat atau orang asli Papua terancam kehilangan tanah, seiring meluasnya program transmigrasi oleh Pemerintah Pusat di daerah.
Pahabol juga menyerukan akan masyarakat Papua tidak mudah menjual lahan.
Baca juga: Satgas Kejar KKB Papua Pelaku Penembakan Pekerja Kayu Asal Manado di Intan Jaya
"Kalau tanah habis mau hidup di mana?," ujarnya, seraya menyebut program yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto di Papua merupakan ilegal.
Pihaknya menanggap setiap keputusan yang diambil Jakarta tidak akan pernah melibatkan orang asli Papua.
Sebab, menurut dia, pemerintah selalu mengutamakan program berjalan, tanpa memikirkan dampak serius terhadap kelangsungan hidup OAP.
"Ini adalah paksaan sehingga kami minta program transmigrasi ini harus dievaluasi kembali," pungkasnya.
Para demonstran juga menyoroti konflik tanah yang sering terjadi akibat program transmigrasi.
Mereka meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan menghentikan segala bentuk kebijakan yang merugikan mereka.
Aksi ini menjadi bukti bahwa penolakan terhadap program transmigrasi semakin meluas di Papua.
Masyarakat Papua berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak mereka.
Pantauan Tribun-Papua.com, polisi membubarkan massa KNPB di gapura Uncen Abepura.
Peristiwa ini berdampak pada arus lalu lintas. Kemacetan mengular di sepanjang ruas jalan Abepura menuju Sentani.
Seorang demostran menyebut polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.
“Mereka (polisi) maju untuk mengejar kami sambil membuang gas air mata. massa berhamburan. Kami sebagian besar mengikuti jalan arah bagian atas menuju asrama Ninming," pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.