Berita Tanjabbar
Edaran Menpan RB, Pemerintah Tanjung Jabung Barat Stop Rekrutmen Tenaga Honorer
Bupati Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah kini dilarang merekrut tenaga honorer atau sejenisnya di lingkungan dinas dan OPD.
Penulis: Abdullah Usman | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL – Berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Bupati Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah kini dilarang merekrut tenaga honorer atau sejenisnya di lingkungan dinas dan OPD.
Kepala BKPSDM Tanjab Barat, Saldi, menyatakan bahwa instruksi ini berlaku untuk semua unit pemerintahan, kecuali perangkat tertentu seperti rumah sakit, yang masih diperbolehkan merekrut tenaga profesional sesuai kebutuhan mendesak.
"Di rumah sakit, masih diperbolehkan untuk menerima tenaga profesional yang memang dibutuhkan," kata Saldi.
Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga ke depannya tidak ada lagi rekrutmen honorer baru di pemerintahan.
“Jika pengangkatan honorer terus dilakukan, tenaga honorer tidak akan habis. Setiap tahun akan selalu ada honorer baru,” jelasnya.
Baca juga: Tiga Kecamatan di Tebo Rawan Konflik pada Pilkada 2024, Pernah Terjadi Pembakaran Kotak Suara
Baca juga: Rekrutmen PPPK Gelombang Kedua Segera Dibuka di Sarolangun, Prioritaskan Honorer Berpengalaman
Baca juga: Viral Mobil Hasil Kejahatan Digadaikan ke SAD di Merangin Jambi, Bisa Dipidana?
Katamso Hadiri Pelantikan Pengurus KADIN Jambi, Usman Sulaiman Resmi Dilantik |
![]() |
---|
Polisi Cokok 2 Residivis Maling Beraksi di Kejurprov Bulutangkis di Jambi: 13 HP Atlet Bungo Disikat |
![]() |
---|
APBD 2026 Mulai Dibahas, Bupati Tanjabar Anwar Sadat Hadiri Paripurna DPRD |
![]() |
---|
Dorong Gaya Hidup Sejak Dini, Wabup Tanjabbar Jambi Buka Lomba Senam Anak |
![]() |
---|
Pria di Tanjabbar Tewas Ditembak OTK, Pelaku Diamankan Polisi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.