Mengapa Politik Uang di Jambi Sulit Diungkap? Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Buka-bukaan Prosesnya

"Kesulitannya di bukti dan saksi, tetapi kalau ada video kan gampang, kami bisa menemui orang yang ada di video itu seperti 2020 lalu, jadi saksi itu kita ambil orang yang divideo itu tinggal ke lokasi, orangnya jelas, lokasinya jelas, kita datangi dan kita jadikan saksi," ungkapnya.

"Tapi kalau di ruang gelap, tidak ada petunjuk, tidak ada saksi, itu menyulitkan proses pengungkapan," tambah Wein.

Begitu juga misalnya ada sejumlah orang atau tim pemenangan, memberikan uang ataupun materi lainnya, namun tidak mengucapkan ajakan memilih. Itu bisa juga dikaitkan dengan praktik politik uang, dengan melihat konstruksi peristiwanya.

Konteks Pidana secara Umum

Kemudian, dalam konteks tindak pidana secara umum, Wein Arifin mengatakan itu juga harus melihat konstruksi dari peristiwa karena tidak berdiri sendiri.

"Setiap orang datang ke suatu tempat membawa uang dan memberikan kepada masyarakat tanpa bicara apapun, tanpa ajakan memilih, itukan tidak berdiri sendiri, ini harus ditracking, uangnya dari mana, tujuan ke sana ngapain," ucapnya.

Terlebih saat ini, Wein juga mengungkapkan bahwa praktik politik uang ikut berkembang seiring kemajuan teknologi.

Contohnya pemberian uang digital atau e-Money. 

"Dan mana kala misalnya ada yang terbukti, karena memang yang menjadi kendala Bawaslu adalah pembuktian. Jangankan memakai transaksi uang digital atau e-Money, money politic door to door ke masyarakat ini pembuktiannya sangat sulit," tuturnya. 

Bakal Lebih Masif dan Brutal

Praktik money politic atau politik uang pada pelaksanaan Pemilihan umum ataupun Pemilihan kepala daerah sudah menjadi rahasia umum.

Bahkan praktik politik uang ini tak bisa dipisahkan dan menjadi bagian tiap kali hajatan pesta demokrasi di Indonesia.

Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Jambi, Citra Darminto, memprediksi pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 politik uang bakal lebih masif lagi apabila pengawasan dan penegakan hukumnya tidak tegakkan dengan serius.

Prediksi ini bukan tanpa alasan. 

Berkaca pada Pileg Februari 2024 lalu, hampir 80 persen caleg harus  merogoh kocek cukup untuk "menyiram" agar mendapatkan suara.