Disnakertrans Provinsi Jambi Terima 13 Pengaduan Pekerja yang Tak Bayar Upah Sesuai UMP

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi menerima sebanyak 13 pengaduan pekerja pada tahun 2024 ini.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi, Dody, saat dikonfirmasi pada Jumat (25/10/2024).

Ia mengatakan aduan dari pekerja tersebut menyoal perusahaan yang tak membayarkan upah mereka bekerja sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) Jambi 2024.

Dody mengungkapkan pengaduan ini berasala dari pekerja yang bernaung di perusahaan-perusahaan. 

"Terkait dg pelaksanaan UMP Tahun 2024 diperusahaan Provinsi Jambi , kami mendapatkan laporan dan pengaduan, terutama dari pekerja-pekwrja di perusahaan. Ada 13 pengaduan yang masuk terkait upah dibayarkan dibawah UMP yang berlaku," kata Dody.

Dari 13 pengaduan tersebut, Dody mengatakan pihaknya telah melakukan tindak lanjut.

Sebagai dari pengaduan tersebut hingga saat ini masih berproses.

"Ada beberapa kasus yang masih proses dan 1 kasus akan dilanjutkan ke proses hukum penyidikan. Saat ini pengawas ketenagakerjaan terus melakukan pembinaan dan pengawasan, harapan kami perusahaan dapat juga menerapkan struktur skala upah," ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan penetapan UMP tahun 2025, pihaknya belum melakukan pembahasan dengan dewan pengupahan provinsi.

Dody mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu aturan terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Saat ini pemerintah provinsi masih menunggu petunjuk resmi dari kemnaker RI dalam penetapan UMP 2025," pungkasnya. 

Baca juga: Daftar Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih dari Parpol - Gerindra Terbanyak, PSI Dapat 3 Kursi

Baca juga: Pelatih AS Roma Ivan Juric Jelaskan Alasan Belum Memainkan Mats Hummels

Baca juga: Ajak Masyarakat Tetap Kondusif di Pilkada, Pjs Bupati Sebut Batanghari Aman