Soal Golkar Barter Kursi MPR dengan Jatah Menteri, Politisi Gerindra Sebut Hasil Musyawarah

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bantah pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia soal tukar kursi ketua MPR RI dengan jatah menteri.

Dasco menegaskan, pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antar fraksi.

“Sebenarnya begini, bahwa pimpinan MPR itu kan akan dipilih secara musyawarah dan mufakat antar fraksi-fraksi,” ujar Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen pada Selasa (22/10/2024).

Dijelaskannya, Golkar sebagai bagian dari pendukung Prabowo subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkeinginan menduduki kursi MPR RI seperti periode sebelumya.

Namun lanjutnya, hasil musyawarah antar fraksi dan unsur kelompok Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di MPR RI secara bulat sepakat untuk memilih Muzani sebagai ketua.

“Memang waktu itu sebagai partai koalisi, ada nada keinginan Golkar untuk kemudian menduduki kursi pimpinan MPR. Tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra, dan itu juga atas kesepakatan partai-partai lain,” tutur Dasco yang juga Wakil Ketua DPR. 

Baca juga: Jejak Kartel Narkoba di Jambi, Jualan Sabu Berkedok Pencairan DO Batu Bara di Ruko Mendalo

Baca juga: Gaji Hakim Terbaru 2024 Setelah Dinaikkan Jokowi Sebelum Jabatannya Berakhir

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah kesepakatan tersebut merupakan hasil barter jatah kementerian antara Gerindra dan Golkar, Dasco menegaskan bahwa penunjukan Muzani sebagai Ketua MPR RI murni berdasarkan musyawarah mufakat.

 “Musyawarah mufakat, ya,” jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengakui adanya proses negosiasi politik antara Golkar dan Partai Gerindra terkait kursi Ketua MPR RI dan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. 

Bahlil menjelaskan bahwa awalnya, jatah Golkar di kabinet Prabowo hanya lima kursi menteri. 

Namun, kesepakatan mengenai kursi Ketua MPR RI dengan Gerindra menjadi faktor pembeda.

"Jatah kita waktu itu kan lima. Saya sekarang karena sudah terjadi saya buka saja," kata Bahlil dalam sambutannya di hadapan para kader pada Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di kantor DPP, Senin (21/10/2024).

"Kemudian waktu itu MPR dikonsensuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan pilpres. Kita kan enggak bisa lawan presiden. Kalau kita lawan presiden repot kita semua kan," imbuh Bahlil. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Golkar melancarkan komunikasi politik ala Aburizal Bakrie, mantan Ketua Umum Partai Golkar. 

"Ini diambil, tapi kita juga minta yang lain," ujarnya. 

Baca juga: Daftar Lengkap 28 Pejabat Dilantik Presiden Prabowo: Utusan Khusus, Badan, Hingga Penasihat Khusus

Baca juga: Seekor Gajah Sumatera Ditemukan Mati di Tanjabbar Jambi, Diduga Sudah Sepekan

Baca juga: Dua Bintang Arsenal Tidak Akan Diturunkan saat melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions