BKD Jambi Sebut Honorer BLUD Tidak Bisa Masuk Database, Tapi Bisa Ikut Tes PPPK Kategori Dua

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ratusan tenaga medis dan non medis honorer Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi melakukan aksi demontrasi di depan halaman rumah sakit usai melakukan apel, Senin (7/9/2024) pagi. 

Sejumlah penjabat tinggi Direksi, Direktur RSUD dan kepala BKD beraudiensi bersama tenaga honorer yang melakukan aksi protes kepada para petinggi. 

Kepala BKD Provinsi Jambi, Hendrizal mengatakan terkait diskusi ataupun penyampaian aspirasi tenaga non ASN RSUD Raden Mattaher Jambi sudah dijelaskan kepada para honorer. 

Pesan yang telah disampaikan kepada honorer itu, pertama tenaga honorer ada dua kategori yakni honorer yang dibiayai APBD dam honorer yang dibiayai BLUD. 

"Yang pertama mengapa mereka datang tadi menyampaikan aspirasi, oleh karena mereka tidak termasuk dalam database BKN. Tentu jawabannya berdasarkan Menpan RB tenaga honorer yang tidak dibiayai APBD tidak bisa masuk dalam database," kata Hendrizal.

Dia menjelaskan, honorer yang bisa mengikuti tes PPPK ada dua kategori. Pertama yang termasuk dalam database dari tanggal 1 sampai 20 ikut dalam tes, lalu yang tidak masuk dalam database pada tanggal 17 November sampai 30 November kategori dua termasuk honorer BLUD mengikuti tes PPPK. 

Ketentuan database sudah jelas, per 28 November 2022 sudah di tutup oleh aturan Menpan RB. 

"Sebenernya mereka paham bahwa BLUD tidak bisa masuk dalam database dan ini bukan masalah Jambi, nasional. Bukan rumah sakit Jambi saja, rumah sakit lain juga seperti itu. Karena ketentuan BLUD tidak bisa masuk dalam database," jelasnya. 

Baca juga: Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi Santai Tanggapi Aksi Unjuk Rasa Nakes: Ini Bukan Demo, Cuma Aspirasi

Baca juga: RSUD Raden Mattaher Jambi Membeludak Akibat Honorer Medis dan Non Medis Aksi

Hendrizal menyampaikan, bahwa tenaga honorer BLUD mencapai 700 orang kurang lebih. Untuk yang sudah masuk dalam database ada 57 orang lagi yang belum terangkat ke PPPK. 

"Kalaulah honorer belum mendapatkan informasi yang kurang tepat, kita BKD membuka konsultasi PPPK di BKD. Artinya siapapun boleh datang kesitu," ujarnya. (Tribunjambi.com/Rifani Halim)

Dapatkan Berita Terupdate Tribunjambi.com di Google News