Pj Wali Kota Jambi Minta Ketua RT Data Kendaraan Bermotor Warganya

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI - Maksimalkan pendapatan pajak dari PKB dan BBNKB, Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih  akan mengintruksikan para RT untuk mendata kendaraan bermotor yang ada di lingkungan mereka.

Hal ini mengigat akan diberlakukan nya Undang-undang no 1 tahun 2022 dan PP No 35 tahun 2023 yang mengatur tentang opsen kendaraan bermotor Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai persiapan SDM.

Menurut Sri, ketua RT sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling tau kondisi dan keadaan dimasyarakat.

Untuk itu pendataan kendaraan bermotor yang ada di Kota Jambi akan dilakukan langsung dari tingkat RT.

Setelah itu akan diteruskan ke tingkat kelurahan, Kecamatan hingga BPPRD.

"Dengan validnya data yang kita miliki diharapkan akan dapat memaksimalkan pendapatan dari PKB dan BBNKB sehingga kita bisa memaksimalkan pembagunan di Kota Jambi," ujarnya

Lebih lanjut ia mengatakan dengan validnya data kita bisa mengetahui ke daratan masyakat yang mengunakan plat luar.

"Jadi kita bisa meminta mereka untuk mutasi ke plat Jambi," ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Distribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Nella mengatakan pihaknya saat ini telah bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi dalam  mempersiapkan SDM jelang diberlakukan nya Undang-undang no 1 tahun 2022 dan PP No 35 tahun 2023.

Hal ini agar pengumpulan opsen PKB dan BBNKB dapat berjalan efektif.

"Untuk sinergitas telah kita lakukan sejak awal bulan lalu," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan saat diberlakukannya nanti, Pemkot Jambi maupun di Pemprov Jambi sudah siap baik SDMnya maupun perangkat pendukungnya.

Ia juga menjelaskan nanti saat di berlakukan undang-Undang tersebut skema yang dilakukan tidak mengubah tarif pajak kendaraan yang di berlakukan Pemprov Jambi yaitu sebesar 2 persen. Baik untuk roda dua maupun roda empat.

Hanya saja pajak untuk Pemerintah Provinsi sebesar 1 persen dan Opsen sebesar 1 persen. Dimana Pemkot Jambi mendapatkan 0.66 persen dan Pemprov Jambi mendapatkan 0.33 persen.

"Jadi masih tetap lebih besar Provinsi Jambi," ujarnya.