Unjuk Rasa di MK, 120 Guru Besar UI Sebut DPR Berkhianat dengan Anulir Putusan MK

TRIBUNJAMBI.COM - Hari ini, Kamis (22/8/2024) akan ada aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Unjuk rasa dilakukan untuk mengawal putusan MK yang sedang coba diakali oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam aksi kali ini, para guru besar, akademisi, hingga aktivis 1998 akan turun ke jalan.

“Ada semacam pembegalan terhadap demokrasi dan pelanggaran terhadap konstitusi. Demokrasi Indonesia telah bangkrut,” demikian dikutip dari undangan aksi, Rabu (21/8/2024), dilansir Kompas.com.

Sejumlah tokoh dikatakan bakal hadir memberikan orasi dalam aksi ini.

Mereka adalah guru besar filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis-Suseno alias Romo Magnis; guru besar FISIP UI, Valina Singkat Subekti; Pendiri SMRC, Saiful Mujani.

Kemudian, yang akan ikut hadir ada pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti; mantan Ketua KPK, Abraham Samad; Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid; analisis sosial politik UNJ, Ubedilah Badrun; Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti; dan masih banyak lagi.

Selepas dari MK, aksi juga akan dilakukan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Baca juga: Kamis Pagi Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Gunung Semeru 2 Kali Erupsi

Baca juga: September 2024 Bandara Sultan Thaha Jambi Buka Rute Jambi-Yogjakarta

120 Guru Besar UI Sebut DPR Berhianat

120 guru besar UI yang tergabung dalam Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) mengecam aksi DPR RI yang menganulir putusan MK tersebut.

Menurut mereka, DPR RI telah secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi.

"Menyikapi kegentingan situasi negara dalam dua hari terakhir ini, dengan penuh keprihatinan yang mendalam, DGB UI menilai tengah terjadi krisis konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari pembangkangan DPR RI yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi," kata DGB UI dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Tak hanya itu, DGB UI mengaku geram, sebab para pejabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, telah mengingkari sumpah jabatan mereka.

DGB UI menyatakan prihatin akan masa depan demokrasi yang dianggap berpotensi menghancurkan bangsa Indonesia.

"Para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan reformasi, justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan MK yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi di negeri ini," urai DGB UI.