Dugaan Kejanggalan PPDB 2024, DPRD Kota Jambi Bentuk Pansus

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Menindaklanjuti dugaan kejanggalan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025 di Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) PPDB. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan, pada Senin (15/7/2024).

Pansus PPDB tersebut diketuai oleh Abdullah Thaif dari Fraksi PKB, dengan Umar Faruk dari Fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua, dan Sutiono dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Sekretaris.

"Besok Pansus sudah mulai bekerja. Kita akan panggil dinas pendidikan dan lima kepala sekolah yang kuotanya sudah terpenuhi, yaitu Kepala Sekolah SMPN 6, 7, 11, 16, dan 17," jelas Putra Abshor Hasibuan.

Abshor juga menyampaikan bahwa rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil kerja badan anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS TA 2025, serta penandatanganan MOU KUA PPAS TA 2025 dan penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2024, yang sebelumnya tertunda, telah selesai dilaksanakan.

"Besok rekan-rekan media silahkan mengawal Pansus PPDB ini. Kita memang membentuk Pansus ini agar PPDB transparan. Kita akan cek pendaftar di lima sekolah itu, apakah memenuhi kriteria atau tidak, sesuai zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Kita mau cek sampai ke akar-akarnya," tuturnya.

Masing-masing fraksi di DPRD Kota Jambi telah menyerahkan nama-nama untuk masuk ke dalam Pansus PPDB tahun ajaran 2024-2025. Di antaranya Umar Faruk dan Muhammad Yasir dari Fraksi Partai Gerindra, Maria Maghdalena dan Sutiono dari Fraksi PDIP, Abdullah Thaif dan Rominop dari Fraksi Demokrat Kebangsaan, Martua Muda Siregar dan Abshar Surwansyah dari Fraksi NasDem, Zayadi dan Jasrul dari Fraksi PKS, Novrial dari Fraksi PAN, Muhili Amin dari Fraksi Golkar, serta Fadlan dan Redho Kurniawan dari Fraksi Gabungan.

Sebelumnya, paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian hasil kerja badan anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS TA 2025 dan penandatanganan MOU KUA PPAS TA 2025 serta penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2024, terpaksa ditunda. Hal ini disebabkan adanya dugaan ketidakadilan dalam PPDB tahun ajaran 2024/2025.

Abdullah Thaif dari Fraksi PKB menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi warga negara, namun masih banyak siswa yang belum bisa bersekolah pada hari pertama masuk sekolah.

"Saya berharap pada pimpinan untuk menunda paripurna sampai masalah PPDB ini selesai. Kalau masih dilanjutkan, saya mengundurkan diri dari paripurna ini," kata Thaif.

Interupsi Thaif disambut oleh Maria Maghdalena dari Fraksi PDIP, yang juga sepakat untuk menunda paripurna. Umar Faruk dari Fraksi Gerindra mempertanyakan mengapa lima SMP Negeri bisa memenuhi kuota sementara yang lain tidak, dan meminta data dari lima sekolah tersebut.

"Ada orang tua siswa melapor, pagi tadi mau daftar sekolah, oleh guru di sekolah katanya tidak tahu ada perpanjangan penerimaan siswa baru," jelas Joni Ismed.

Interupsi juga dilakukan oleh Novrial dari PAN, Sofni Herawati dari PKB, dan lainnya, yang intinya meminta agar paripurna ditunda sebelum ada kejelasan mengenai PPDB 2024.

Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan, menyetujui untuk menunda paripurna tersebut dan melanjutkannya pada pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, enggan berkomentar banyak usai meninggalkan ruang rapat paripurna tersebut.

“Agenda perubahan 2025 ditunda dahulu, menunggu informasi dari pimpinan yang sedang membahas fokus terkait teknis PPDB,” katanya. Mengenai interupsi para anggota DPRD Kota Jambi, Sri juga tak banyak berkomentar.

Baca juga: Pj Bupati Tebo Diminta Awasi dan Dalami ASN Terpapar Jaringan Teroris Usai Diinformasikan Densus 88

Baca juga: Mahasiswi UIN STS Jambi Bunuh Diri, Rektor: Kami Sangat Berduka dan Kehilangan

Baca juga: Pj Bupati Tebo Kedatangan Densus 88, Ungkap Ada Empat ASN Terafiliasi Jaringan Teroris