Imbas Penutupan TPS di Kota Jambi, Warga Bingung Buang Sampah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) secara permanen oleh Pemerintah Kota Jambi menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kota Jambi, Selasa (9/6/2026).

Penutupan TPS dinilai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat terkait lokasi pembuangan sampah rumah tangga.

Di sisi lain, program Operator Pengumpulan Berbasis Masyarakat (OPBM) dan keberadaan depo sampah yang disiapkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya mampu menjadi solusi.

Dalam RDP tersebut, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Perwakilan Geram, Abdullah, mengatakan program OPBM pada dasarnya merupakan program yang baik.

Namun, menurutnya pelaksanaan program tersebut masih belum siap.

"Programnya bagus, tetapi pelaksanaannya berjalan buruk. Depo belum siap, sementara TPS sudah ditutup permanen. Akibatnya masyarakat kebingungan membuang sampah," katanya.

Selain itu, Abdullah juga menyoroti adanya iuran sampah yang dibebankan kepada masyarakat untuk operasional pengangkutan sampah dari rumah ke rumah.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, Pemerintah Kota Jambi seharusnya dapat menggratiskan biaya pengelolaan sampah tersebut.

"Kami meminta agar pungutan sampah melalui program OPBM ini digratiskan karena masyarakat sudah cukup terbebani dengan kondisi ekonomi saat ini," ujarnya.

Abdullah juga mempertanyakan sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi kepada masyarakat di tingkat RT.

Menurutnya, sosialisasi lebih banyak dilakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan, sedangkan pengurus RT sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan belum mendapatkan penjelasan yang memadai.

"Kami mempertanyakan apakah DLH Kota Jambi pernah melakukan sosialisasi langsung hingga tingkat RT," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Paruk, mengatakan RDP digelar sebagai tindak lanjut atas aksi demonstrasi yang sebelumnya dilakukan Aliansi Geram.

Menurut Umar, salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat ialah penutupan TPS yang dilakukan sebelum depo sampah tersedia secara memadai.