Aksi Buruh dan Mahasiswa Tolak Tapera, "Tabiat Penguasa Rakus"

Tetap Bertahan

Massa aksi tolak Tapera masih bertahan dan melanjutkan unjuk rasa, meski diguyur hujan di depan patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6). Pengamatan Kompas.com di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB, hujan turun dengan deras di sekitar wilayah Monas.

Baca juga: HMI Cabang Bangko Geruduk DPRD Merangin, Minta Cabut PP No 25 Tahun 2020 Tentang Tapera

Massa aksi yang tadinya berada di jalan mulai bergerak masuk ke area parkiran gedung Kemenparekraf. Tapi, beberapa peserta aksi memilih bertahan di jalan, di bawah terpaan hujan.

Spanduk-spanduk yang menampung aspirasi mereka pun berubah menjadi pelindung massa dari guyuran hujan. Di bawah satu spanduk, bernaung sekitar 5 atau 6 peserta aksi.

Beberapa di antara mereka bahkan masih memegang brosur bertuliskan “Tolak Tapera” dan “Tapera, Tabiat Penguasa Rakus”.

Sementara itu, ada juga peserta yang menggunakan jas hujan warna-warni serta payung sambil melanjutkan aksinya. Bendera-bendera panji para buruh pun masih ditegakkan. Misalnya, bendera merah milik KASBI dan SBIT.

Kerahkan 1.872 Personil

Polisi mengerahkan 1.872 personel untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa tolak Tapera yang dilaksanakan di Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda dan di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat.

"Dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa dari beberapa elemen di Patung Kuda dan Kemenkeu kami melibatkan 1.872 Personel,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro pada Kamis (27/6).

Selama aksi, Jalan Medan Merdeka Barat, baik yang di depan Gedung Kemenkopolhukam maupun di samping Monas ditutup. Arus lalu lintas di sekeliling Patung Arjuna Wijaya terpantau lancar, baik menuju Thamrin maupun ke Tugu Tani.

Untuk diketahui, massa yang berkumpul di depan Patung Arjuna Wijaya merupakan massa aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Beberapa koalisi masyarakat yang hadir antara lain, KASBI, KPBI, KSN, hingga AJI Jakarta.(kompas.com)

Tuntutan Massa

- Tuntut Presiden Jokowi dan pemerintah mencabut UU no 4 Tahun 2016

- Tuntut Presiden Jokowi membuka ruang dialog yang demokratis, partisipatif, transparan, dan inklusif

- Massa dari KASBI, SBIT, dan AJI