Beda Respons soal IUP Tambang, Viral NU Segera Teken, Muhammadiyah: Kami Harus Ukur Kemampuan Diri

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjadi sorotan atas pernyataannya terkait izin usaha pertambangan (IUP).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam PP tersebut, terdapat pasal baru yaitu Pasal 83A yang berisi diperbolehkannya organisasi masyarakat (ormas) dan keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Saat megisi kuliah umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Bahlil Lahadalia mengaku akan segera menandatangani PP tersebut untuk NU.

"Karena itu, tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua," ujarnya dikutip dari YouTube Kementerian Investasi/BKPM pada Minggu (2/6/2024).

Bahlil menyebut PBNU bakal memperoleh konsesi tambang batu bara yang cukup besar.

Dia juga menambahkan bahwa langkah pemberian konsesi tambang ke PBNU ini sudah sesuai dengan arahan dari beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," tutur Bahlil.

Sambil berteriak, Bahlil bertanya kepada peserta yang hadir apakah setuju PBNU diberi konsesi tambang.

Para peserta hadir pun menjawab setuju yang diucapkan dengan teriakan.

"Setujukan tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setuju tidak? Kalau ada yang tidak setuju mau kau apain dia?" tanya Bahlil kepada peserta kuliah umum yang hadir.

"Setuju!" jawab mereka.

Muhammadiyah Beri Respons Berbeda

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti turut merespons kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang

Ia menegaskan, sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dengan PP Muhammadiyah.