Analisis Dosen IAIN Kerinci: Provinsi Baru Sumatra Tengah Bisa Jadi Solusi Pemerataan

Dari penggabungan tujuh daerah tersebut, diestimasikan luas wilayah provinsi baru Sumatra Tengah yang diusulkan yaitu 23.170 kilometer persegi

Editor: Duanto AS
TRIBUN JAMBI
Wacana pembentukan provinsi baru Sumatra Tengah, masih menjadi pembicaraan. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dosen Ekonomi Syariah IAIN Kerinci, Wawan Novianto, menanggapi wacana pemecahan wilayah, atau pembentukan provinsi baru Sumatra Tengah.

Disebutkan bahwa provinsi baru itu bakal mencaplok Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau, Kabupaten Solok Selatan, Dhamasraya, dan Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, dan  Kabupaten Sungai Penuh, Kerinci, serta Bungo di Provinsi Jambi.

Ibu kota provinsi batu itu, rencananya di Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.

Dari penggabungan tujuh daerah tersebut, diestimasikan luas wilayah Provinsi Sumatra Tengah yang diusulkan yaitu 23.170 kilometer persegi.

Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.847.000 jiwa. Hal itupun dianggap sudah memenuhi syarat untuk dibentuknya Provinsi Sumatra Tengah

APBD Provinsi Jambi 2021 sebesar Rp4,2 T, pada 2023 sebesar Rp5,501 T, pada 2024 sebesar Rp 5,178 T.

"Besaran APBD terus meningkat, namun apakah hal tersebut berdampak pada pendapatan per kapita masyarakat Jambi?" ujarnya.

Sementara PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi.

Pada 2020 di beberapa daerah mengalami penurunan imbas pandemi Covid-19.

Pada 2022, tidak ada daerah yang mempunyai PDRB per kapita di bawah Rp40 juta. Hal itu berbeda dengan keadaan pada 2018, di mana terdapat tiga kabupaten/kota dengan PDRB per kapita di bawah Rp40 juta, yaitu Kabupaten Kerinci Rp39,56 juta, Merangin Rp37,69 juta, Tebo Rp39,68 juta. 

Dari sisi ekonomi, Pemprov Jambi tidak berhasil meningkatkan pendapatan per kapita di Kerinci dan Sungaipenuh.

Dari APBD yang mencapai angka Rp5 T lebih, Wawan mengatakan persentase untuk pembangunan di wilayah Kerinci Sungai Penuh sangat kecil, tidak sampai 10 persen. 

Wawan mengatakan dengan terbentuknya provinsi baru, maka masalah bisa dikurangi. Persoalan infrastruktur lebih mudah diselesaikan, lantaran dana pusat akan mengalir. 

"Terkait ekonomi, maka membutuhkan pegawai negeri baru yang akan menjalankan pemerintahan, dan ini akan mengurangi jumlah penggaguran. Provinsi Jambi, Sumatera Barat dan Riau tidak perlu risau dengan adanya provinsi baru tersebut, dengan bergabungnya beberapa kabupaten ke provinsi baru, memang mengurangi pendapatan daerah, namun juga mengurangi pengeluaran daerah," ujarnya. (*)

Baca juga: Wacana Provinsi Baru Sumatra Tengah Muncul Lagi, akan Caplok Bungo, Kerinci, Sungai Penuh

Baca juga: Ternyata Kepala Daerah di Jambi Belum Tahu Wacana Provinsi Baru Sumatra Tengah

Baca juga: INI Daftar Kerugian Besar Jambi Jika Gabung Provinsi Baru Sumatra Tengah, Analisis Dosen Unja

 


 

 

Sumber: Tribun Jambi
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved