Ternyata Kepala Daerah di Jambi Belum Tahu Wacana Provinsi Baru Sumatra Tengah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kepala daerah di beberapa kabupaten-kota yang disebut-sebut akan bergabung menjadi provinsi baru bernama Sumatra Tengah ( Sumatera Tengah ), justru belum mengetahui wacana tersebut. Itu seperti yang disampaikan Pj Bupati Kerinci, Asraf.

"Saya belum mengetahui mengenai adanya hal tersebut," kata Asraf saat dikonfirmasi Tribun Jambi.

Sebelumnya, Asraf menyebutkan wacana yang ada saat ini adalah persiapan untuk pemekaran kabupaten, yaitu Kerinci Hilir, yang sedang dalam proses.

"Untuk pemekaran Kerinci, pada 2024 telah kita anggarkan untuk kajian akademis," jelasnya.

Lanjutnya, dalam persiapan pemekaran Kerinci, pihaknya juga telah memaparkan ke Kementrian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Wacana pembentukan provinsi baru bernama Sumatra Tengah ( Sumatera Tengah ) yang muncul sekira tiga tahun lalu, kembali mengemuka.

Wacana yang muncul dari inisiator beberapa tokoh masyarakat, ada beberapa kabupaten-kota di tiga provinsi yang bakal bergabung dalam provinsi baru tersebut.

Di Provinsi Jambi, ada Kabupaten Bungo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Solok Selatan. Sementara dari Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kuansing.

Menanggapi berkembangnya wacana tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Lutpiah, mengungkapkan wacana tersebut sah-sah saja. Tetapi harus butuh pertimbangan yang benar-benar dilihat dari seluruh aspek.

"Kalau mendengar sudah ada, saya sudah baca dari media, itu sudah ada.
Tapi sampai hari ini pergerakan kita dari Pemprov Jambi belum ada untuk mengarah ke sana," ujar Lutpiah saat dikonfirmasi Tribun beberapa waktu lalu.

"Karena kita sadari juga, untuk mendirikan dan membentuk suatu provinsi, itu membutuhkan proses sangat panjang," lanjutnya.

Dalam pembentukan provinsi baru, kata Lutpiah, harus melihat kemampuan daerah masing-masing. Misalnya dari sisi politis, ekonomi hingga pertahanan dan keamanan juga harus jadi pertimbangan.

"Karena membentuk suatu daerah itu pertimbangannya harus sangat matang sekali," ujarnya.

"Kita tidak menginginkan menjadi suatu daerah baru, tapi kita malah jadi jatuh miskin, kita tidak mau itu," kata Lutpiah.